Rumah warga desa yang terendam lumpur panas Lapindo, hanya nampak atap saja. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 ini sudah membuat konsep untuk penggabungan desa-desa yang menjadi korban lumpur Lapindo. Saat ini konsep tersebut sudah berada di Kemendagri.
Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, menjelaskan pihak Kemendagri terakhir sudah melakukan surveinya terkait konsep penggabungan desa korban lumpur Lapindo tersebut. Tetapi hasil keputusan dari konsep tersebut masih belum dikeluarkan oleh Kemendagri.
“Mereka terakhir sudah datang langsung ke lokasi, untuk melihat sendiri konsep penggabungan desa tersebut,” komentar Ahmad Zaini, Senin (8/2) kemarin.
Desa-desa yang akan digabungkan tersebut, kata Zaini, diantaranya di Kec Jabon, Desa Besuki dengan Desa Kebo Guyang dan Desa Pejarakan dengan Desa Kedungcangkring.
Di Kec Tanggulangin, Desa Kedungbendo dengan Desa Ketapang. Dan di Kec Porong, Desa Glagaharum dengan Desa Renokenongo, Kelurahan Mindi dengan Kelurahan Porong. Selanjutnya Kelurahan Jatirejo, kelurahan Siring dengan Kelurahan Gedang.
Dikatakan Ahmad Zaini, salah satu tujuan konsep penggabungan desa itu adalah untuk menertibkan adminiatrasi kependudukan. Supaya jalannya roda Pemerintahan di tingkat desa maupun Kabupaten bisa menjadi efektif.
Dikarenakan warga desa korban lumpur Lapindo itu sekarang ini sudah relokasi kemana-mana. Ada yang pindah ke desa lain, kecamatan lain bahkan Kabupaten lain. Tetapi mereka masih ber KTP tempat asal.
“Sehingga administrasi kependudukan tidak tertib. Itu yang penting untuk dibenahi,” kata Zaini.
Selain membenahi administrasi kependudukan, konsep penggabungan desa, kata mantan Kepala Bappeda Kab Sidoarjo itu, juga untuk upaya mengentas kemiskinan. Sebab desa-desa yang korban lumpur lapindo tidak mungkin lagi mendapat bantuan dari Pemerintah, sebab wilayahnya sudah tidak ada lagi. Dengan penggabungan, maka warga yang kondisinya dalam taraf kemiskinan akan bisa dientas dengan bantuan yang akan diberikan nantinya. (kus)
