Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Mendekati pengumuman Pilpres oleh KPU RI, tepatnya pada 22 Juli 2014, suasana semakin memanas. Jika sebelumnya tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mengadukan pelanggaran di Sampang terkait perolehan suara pasangan nomor dua nol (nihil), kini giliran tim sukses pasangan Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak menandatangani hasil Pilpres.
Ketua Tim Sukes Koalisi Merah Putih Jatim Supriyatno mengatakan penolakan itu berkaitan dengan banyaknya pemilih siluman. “Setidaknya terdapat 55.285 pemilih siluman di Surabaya saat Pilpres lalu,”beber Supriyanto kepada wartawan, Selasa (15/7).
Para pemilih siluman itu diketahuinya melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB). DPKTB tersebut tersebar pada lebih dari 2.000 TPS di seluruh Surabaya. Petinggi Partai Gerindra itu menyebut sebagai pemilih siluman, karena dalam data tersebut tidak dilengkapi dengan nama, dan alamat para pemilih. “Jadi istilahnya tidak berdasarkan by name by address,”ungkapnya.
Selain itu, tambahnya, awalnya KPU Jatim enggan bicara terkait DPKTB. Namun, setelah didesak oleh tim dari Koalisi Merah Putih, KPU Jatim akhirnya mengakui hal itu. Sedangkan, terkait dengan ribuan data DPKTB itu sendiri, Supriyatno mengaku mendapatkannya dari Panwaslu Surabaya, dan Bawaslu Jatim.
Koordinator Tim Data Center M Siroj yang turut mendampingi menyatakan kejadian semacam itu tidak hanya terjadi di Surabaya. Melainkan, juga terjadi di beberapa kabupaten yang ada di Jatim. Di antaranya Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Sidoarjo. “Jumlahnya sampai ribuan di masing-masing kabupaten tersebut,”ujarnya.
Politisi PKS itu memaparkan kekacauan itu merupakan bentuk dari kecerobohan yang dilakukan oleh KPU Jatim. Sebab, KPU Jatim telah mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan mencoblos bagi para pemilih pendatang hanya dengan menggunakan surat domisili, tanpa membawa form A5. Padahal menurut Siroj hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, seharusnya para pemilih pendatang tersebut hanya boleh mencoblos apabila mereka membawa form A5.
Oleh karena itu, Siroj kemudian berpendapat jika dalam hal ini KPU Jatim telah melakukan sebuah kesalahan besar. Sehingga, Siroj mendesak supaya KPU Jatim melakukan pencoblosan ulang. “Pencoblosan ulang itu harus dilakukan di Surabaya dan 4 kabupaten yang DPKTB nya bermasalah,”desak Siroj.
Ketika ditanya, apakah di 5 tempat tersebut merupakan lokasi dimana kubu Prabowo-Hatta mengalami kekalahan, baik Supriyatno maupun Siroj enggan membukanya secara gamblang. “Kami tidak mempermasalahkan di tempat itu yang menang siapa, yang penting hal ini merupakan sebuah kesalahan yang serius,”elak Siroj diplomatis.
Rencananya, mereka akan segera melaporkan persoalan itu kepada Bawaslu Jatim. “Saat ini kami sudah mengumpulkan semua bukti yang ada, dan hanya tinggal melaporkannya saja,”jelasnya
Terpisah, Anggota KPU Jatim, Choirul Anam mengaku belum tahu soal temuan dari timses Prabowo-Hatta terkait suara siluman di lima kab/kota di Jatim. Karenanya pihaknya meminta timses Prabowo-Hatta untuk melaporkan ke Panwaslu setempat atau Bawaslu Jatim.
“Yang pasti kami akan melakukan apa yan direkomendasi Panwas atau Bawaslu Jatim. Bahkan tadi kami baru melakukan coblosan ulang di Sidoarjo, tepatnya di Kec Sedati. Untuk itu, kami minta timses Prabowo-Hatta melaporkan temuannya ke Panwas atau Bawaslu Jatim tentunya disertai dengan sejumlah bukti,”tegas mantan Anggota KPU Kota Surabaya saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya.
Protes Ucapan Selamat
Dari Banyuwangi dilaporkan, tim koalisi Merah Putih penyokong pasangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Banyuwangi mendatangi kantor KPUD setempat. Mereka terdiri atas tiga orang anggota DPRD Banyuwangi itu mendesak KPUD setempat menghentikan spanduk-spanduk, pamflet dan undangan yang menyiratkan ucapan selamat atas kemenangan pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla yang marak dipasang di Kabupaten Banyuwangi. Aksi protes tiga anggota dewan ini diterima dua komisioner KPU Banyuwangi, Suherman dan Edi Saiful Anwar. “Kami hanya minta KPU untuk menghentikan spanduk bertulis ucapan-ucapan selamat itu. Ini kan proses penghitungan suara masih berlangsung, jadi kami harap pihak lain tidak memicu provokasi,” kata juru bicara koalisi Merah Putih DPRD Banyuwangi, Handoko usai bertemu komisioner KPUD, Selasa (15/7).
Handoko mengatakan, sikap tak simpatik pasangan lawan itu dinilai berlebihan tatkala KPUD belum menentukan hasil real count. Selain tak simpatik, ujarnya, aksi itu bisa menggiring opini masyarakat Banyuwangi bahwa pemenang pilpres di Bumi Blambangan adalah pasangan Jokowi-JK. Bila KPUD ternyata menetapkan Prabowo-Hatta pemenang Pilpres di Banyuwangi, Handoko cemas masyarakat akan berontak dan protes.
Anggota dewan lainnya dari Partai Amanat Nasional, Juwaini, mengaku menemukan banyak selebaran, pamflet dan spanduk bertuliskan ucapan selamat atas kemenangan Jokowi-JK di sejumlah kecamatan, seperti Muncar, Srono dan Tegaldlimo. Ia berharap, KPUD menghentikan aksi itu karena bisa memicu gesekan di tingkat akar rumput. “Kami khawatir masyarakat di tingkat bawah akan terpancing. Kalau kami-kami ini bisa memahami, tapi belum tentu masyarakat pendukung Prabowo-Hatta,” ujarnya.
Ketua KPUD Kabupaten Banyuwangi, Syamsul Arifin mendesak tim pemenangan setiap pasangan calon untuk tidak berbuat aksi-aksi yang berpotensi memicu konflik. Ia kembali menegaskan, rekapitulasi suara resmi digelar pada 16-17 Juli 2014 di Pondok Wina. Syamsul akan mengundang perwakilan pasangan calon, Panwaslu dan Muspida ke rekapitulasi suara tersebut. “Saya harap berjalan lancar, belum ada keberatan yang masuk ke kami. Karena kami berdasarkan aturan main,” ucapnya.
Edi Komisioner Divisi Hukum KPU Banyuwangi Edi Saiful Anwar menambahkan akan menindaklanjuti keberatan tim koalisi Merah Putih itu. Pihaknya segera koordinasi dengan tim sukses Jokowi-JK Banyuwangi agar menghentikan aksi provokasi sebelum KPU merilis hasil resmi.
Di Banyuwangi, tensi penghitungan suara pasca Pilpres 9 Juli semakin menghangat. Masing-masing kubu mengklaim jagoannya unggul ketimbang pasangan lawan. [cty.mb5]
