Marsono menyerahkan berita acara persetujuan penetapan APBD Tulungagung 2023 pada Bupati Maryoto Birowo, Sabtu (19/11).
DPRD Tulungagung, Sabtu (19/11) siang, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung.
Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo tersebut juga disampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.
Penyampaian Propemperda Tahun 2023 yang memuat 13 ranperda dilakukan oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, Gandi Wardoyo.
Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2023 yang telah disahkan menjadi Perda, di sisi pendapatan berjumlah Rp2.575.438.726.127,00. Sedang belanja mencapai Rp2.735.438.726.127,00. Dan ini menjadikan defisit Rp160.000.000.000,00.
Sementara, di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp180.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp20.000.000.000,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp160.000.000.000,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp0 (nol).
Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.
Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh Fraksi Gerindra dengan juru bicaranya, Renno Mardi Putro. Ada tiga catatan yang disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Tulungagung.
Yakni, APBD Tahun 2023 diharapkan mamu menjadi pijakan bagi Pemkab Tulungagung dalam melaksanakan kebijakan fiskal, APBD Tahun 2023 harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta meminta agar direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2023. Ia pun akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.
“Untuk masalah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, kami sudah meminta persetujuan dari gubernur untuk mendapat bantuan dana dari pusat dan provinsi. Dan persetujuan itu sudah ada,” tuturnya. [wed.adv]
