Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo.
Pasca Dua Kepala Dinas Pemprov Ditahan KPK
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pasca dua kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berjanji akan memperkuat integritas kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Selama ini, mantan Sekdaprov Jatim ini mengakui penguatan integritas seolah dilupakan dan lebih mendahulukan penguatan sistem atau program.
“Masalah ini adalah pembelajaran yang baik bagi kita dan bagi semuanya. Bahwa perlu melakukan cek ulang integritas para kepala OPD. Jika integritas kepala OPD baik, kejadian ini tentu tidak akan terjadi,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/6).
Sebelumnya perlu diketahui, setelah dilakukan pemeriksaaan 1×24, akhirnya KPK meningkatkan status penanganan ke tingkat penyidikan dan menetapkan Bambang Heriyanto dan Rohayati sebagai tersangka. Selain dua orang pejabat Pemprov Jatim ini, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka.
Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki dan dua staf di DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat sebagai tersangka.
Menurut Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, selama ini pihaknya terlalu menjadi mekanik dengan hanya mengedepankan aturan-aturan dan menggunakan langkah IT (Informasi Teknologi) sebagai upaya untuk mewujudkan program berjalan dengan baik. Namun ternyata lebih penting dari itu semua, mengedepankan sikap integritas yang baik juga sangat penting bagi kepala OPD.
“Saya harus banyak menyentuh soal sikap, pendirian, integritas bagi kepala OPD ini, walaupun mereka telah menandatangani pakta integritas. Sebab masalah ini tidak akan muncul jika integritas pejabatnya baik walaupun ditekan. Pejabat pasti tidak mau walau dalam tekanan kuat, karena dia paham itu tidak betul. Tapi jika yang menekan dan ditekan sama-sama kompromi dalam kesalahan, akhirnya masalah ini terjadi,” ungkapnya.
Pakde Karwo menegaskan, semua program di Pemprov Jatim sudah menggunakan IT mulai perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. “Tapi soal moralitas tidak bisa di IT-kan dan ini menjadi pekerjaan kita,” katanya.
Sementara itu, terkait pengisian Plt (Pelaksana Tugas) kepala Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, Pakde Karwo menyatakan telah menandatangani SK pengangkatan Plt untuk dua OPD tersebut. Sementara untuk dua dinas lainnya, yang diduga terlibat kasus suap seperti yang disebut KPK, Pakde Karwo masih belum memutuskan.
“Untuk Plt Kepala Dinas Pertanian dijabat Pak Hamid (Asisten III Sekdaprov Jatim Abdul Hamid), dan untuk Plt Kepala Dinas Pertanian Pak Hadi Sulistyo (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim). Untuk Dinas Perkebunan dan Disperindag mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,” pungkasnya. [iib]
