Ketua DPRD Lamongan saat berdialog dengan para aktivis PC PMII Lamongan. [Alimun Hakim/Bhirawa]
Lamongan, Bhirawa
Hari pertama kerja, Gedung DPRD Lamongan didatangi puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan. Kedatangan para aktivis tersebut guna berdialog dengan wakil rakyatnya yang baru di depan Gedung DPRD Lamongan, Senin (26/8).
Dalam dialognya, PMII Lamongan berharap DPRD Lamongan periode 2019-2024 yang baru dilantik untuk merefleksi kembali beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Lamongan.
Achmad Nasir Falahudin salah satu anggota PMII menyebut ada lima poin permasalahan yang perlu diselesaikan bersama. Diantaranya bencana banjir yang rutin terjadi di Kabupaten Lamongan, bencana kekeringan, masing tingginya angka engangguran, belum meratanya fasilitas pendidikan serta eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
“Persoalan tersebut menjadi gambaran kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” kata Nasir.
Nasir mencontohkan, di wilayah utara Kabupaten Lamongan masih banyak fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak.
“Yang paling parah itu di SD, ada beberapa SD di wilayah utara itu yang masih kurang fasilitasnya, bahkan tembok sampai genting masih ada yang reot. Salah satunya di wilayah Paciran,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Nasir, PMII Lamongan menuntut anggota DPRD Lamongan yang baru untuk lebih serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Maka dalam kesempatan kali ini PC PMII Lamongan mengajak DPRD Lamongan periode 2019-2024 (yang baru dilantik) untuk lebih serius dalam menjalankan tugas dan berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas.
”Adapun tuntutan PC PMII Lamongan kepada DPRD Lamongan sebagai wakil rakyat adalah rumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan, baik yang sifatnya kebijakan distributif, ekstraktif, maupun regulatif. Selesaikan persoalan banjir, kekeringan, persoalan pengangguran serta mengambil peran kontrol pengelolaan sumberdaya alam. Pastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi eksploitasi sumberdaya alam di Lamongan yang mengatasnamakan pengelolaan,” kata Nasir.
Menanggapi apa yang di dsampaikan aktuvis PMII, Ketua DPRD Lamongan sementara, Abdul Ghofur berjanji akan memperjuangkan bersama anggota DPRD Lamongan yang lain.
“Kami anggota DPRD tetap memikirkan aspirasi dari sahabat PMII, aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama,” kata Ghofur. Usai berdialog dengan Ketua DPRD Lamongan,Massa PMII membubarkan diri dengan tertib. DPRD Lamongan bakal berjuang bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dan kaum aktivis tetap menjadi controoling. [aha]
