Suasana pertemuan Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa dengan Perwakilan Masa Aksi Tolak Tambang Emas yang berasal dari gabungan masyarakat Pancer Banyuwangi, Walhi dan LBH Surabaya, di Gedung Negara Grahadi Jumat (28/2).
Surabaya, Bhirawa
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Drs Ec Jonathan Judianto, MT meminta menghentikan polemik di media terkait tambang emas di Banyuwangi. Pernyataan disampaikan seusai menemani Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa menemui Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang PT. BSI dan PT DSI yang berasal dari gabungan masyarakat Pancer Banyuwangi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jumat (28/2) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Menurut Jonathan, melalui pertemuan tersebut terbantahkan anggapan kalau Gubernur menolak bertemu dengan warganya.
“Menolak bertemu warganya adalah bukan tipe Ibu Gubernur. Sepanjang yang saya alami, saya lihat langsung beliau selalu memberikan waktunya untuk masyarakat Jawa Timur. Bahkan gedung Negara Grahadi menjadi saksi bagaimana masyarakat Jawa Timur berinteraksi dengan beliau,” tegas Jonathan.
Drs Ec Jonathan Judhianto, MT
Menurut Jonathan, ada pengalaman yang tidak terlupakan dari salah satu penugasan yang diberikan, yakni ketika terdengar berita ada warga jawa Timur (TKI) yang berteriak teriak dibandara karena kehilangan barang bawaannya serta menyalahkan pemerintah provinsi Jawa Timur, direspon gubernur dengan memerintahkan agar mencari sampai ketemu dan mencari penyebabnya.
“Akhirnya ketemu juga ternyata orang yang teriak teriak tersebut adalah orang stres dan Ibu Gubernur langsung perintahkan fasilitasi untuk pengobatannya,” tutur Jonathan mengisahkan pengalamannya.
Secara khusus Kabakesbangpol Jatim juga meminta agar link berita yang memberitakan kalau Gubernur Jatim Khofifah lebih senang menonton bola daripada menemui masa aksi distop.
“Bukan seperti itu, pada saat yang bersamaan digelar Piala Gubernur yang juga harus dihadiri,” jelas Jonathan mengklarifikasi. Bahkan lanjut Jonathan, pada aksi aksi berikutnya Gubernur sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat mengisntruksikan Ka ESDM, Kabakesbangpol dan Kasatpol Polisi Pamong Praja untuk menerima karena tidak terjadi kesesuaian waktu dengan agenda gubernur.
“Namun masa aksi tolak tambang tidak mau bertemu dengan kami dan harus Gubernur langsung. Saya tentu menyesalkan adanya pemberitaan bahwa gubernur menolak bertemu dengan warganya seperti itu,” tegasnya.
Sebagai Gubernur, jelas Jonathan tentu harus memperhatikan dan mencermati hal ini karena ada masa aksi yang kontra terhadap penambangan emas di Bayuwangi tapi ada juga yang pro terhadap penambangan ini. Selain itu, pencabutan ijin tambang tentu tidak bisa dilakukan dengan serta merta karena dalam prosesnya banyak institusi dan kewenangan yang terlibat disana serta peraturan perundangan yang menjadi dasarnya, “Kadinas ESDM nanti dapat menjelaskan secara teknis prosedurnya mengenai hal ini, saya kira ini harus dipahami bersama, proses perjinan serta persyaratan perjinan tentunya juga melalui proses yang cukup panjang,” jelasnya. Oleh karena itu, Jonathan meminta semua pihak bisa meletakkan posisi Gubernur dalam masalah ini secara arif dan bijaksana.
“Marilah kita hentikan pemberitaan pemberitaan yang seperti itu, sehingga kalau menghendaki pencabutan izin sebaiknya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Saya berharap agar teman teman Walhi dan LBH untuk melihat secara langsung prosesnya dari hulu sampai hilir di penambangan, sehingga bisa terkonfirmasi langsung di lapangan,” tegas Kabakesbangpol Jatim Jonathan Judianto lagi. [why]
