Bupati Kabupaten Pacitan, Indartato turut membantu menyalurkan air bersih ke warga Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung.
Bupati Pacitan Tak akan Sambat ke Pemprov
Kab Pacitan, Bhirawa
Kabupaten Pacitan terus dilanda bencana yang berdampak kepada warganya. Kasus wabah Hepatitis A yang tak kunjung selesai, kini bencana kekeringan tengah melanda kabupaten seribu gua itu. Kekeringan akibat musim kemarau membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Sebanyak 49 desa yang ada di Kabupaten Pacitan mengalami kekeringan. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya yang hanya 45 desa di delapan kecamatan.
Bencana kekeringan yang kian meluas ini, Indartato secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak mengeluh (sambat) ke Pemprov Jatim. “Kita harus bisa tidak sambat ke pemerintah provinsi karena jangka pendek, kalau jangka pendek cukup Pemkab saja. Meski demikian, kami terus menampung usulan dari warga untuk antisipasi,” katanya, Bupati Pacitan, Indartato saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (11/7) kemarin.
“Kekeringan di Pacitan sudah bertahun tahun terjadi setiap kemarau panjang. Hal ini membuat kami (Pemkab Pacitan, red) melakukan berbagai antisipasi,” tambahnya.
Antisipasi tersebut ada dua cara yang dilakukan Pemkab Pacitan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, kata Indartato ialah Pemda menyediakan tangki untuk air bersih yang disalurkan ke desa-desa yang terdampak dan membutuhkan air bersih. “Membutuhkan ini dalam artian yang sering langganan kekeringan setiap musim kemarau,” jelasnya.
Kedua, lanjut Indartato, pihaknya selalu mencari sumber-sumber air bersih. Disamping itu, data-data bagi desa yang terdampak dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Ini karena biaya APBD-nya tidak mampu. Kalau bantuan tidak mampu bukan terkait droping air, tapi bagaimana pembangunan-pembangunan menaikkan air dari bawah ke atas ini perlu mendapat dukungan pemerintah yang diatas,” imbuhnya.
Indartato membeberkan, dukungan tersebut itu misalnya ada survei dari Pemprov dan ada dukungan dana agar bisa menaikkan air dari bawah ke atas. “Di sini kan daerah pegunungan, seperti di Banjar itu sumber airnya juga terbatas, menaikkan air juga kesulitan,” terangnya.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat supaya penghijuan terus dipertahankan dan jangan sampai ada tanah gundul. “Harapan kita kan tanah ini bisa menyimpan air walaupun tidak bisa lama,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Indartato mengatakan bahwa solusi saat ini terus menganggarkan untuk droping air bersih agar bisa dimanfaatkan warga sebaik-baiknya. Kedua, Pencarian sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan, meski prosesnya tidak segera jadi. “Jadi perlu adanya survei yang betul dan studi bangun yang betul agar ada manfaatnya untuk warga masyarakat,” pungkasnya.
Dari data BPBD Kabupaten Pacitan, sebanyak 13 desa berpotensi kering kritis antara lain Desa Jlubang, Desa Pelem, Desa Ngadirejan, Desa Sugih waras, Desa Pucangsewu, Desa Sambong, Desa Ponggok, Desa Tambakrejo, Desa Borang, Desa Pager Kidul, Desa Sudimoro, Desa Sembowo, dan Desa Karang Mulyo.
Lima Desa berpotensi kering langka terbatas antara lain Desa Punung, Desa Mendolo Lor, Desa Ploso Kecamatan Punung, Desa Gembong, dan Desa Temon, Desa Mantren, Desa Jatimalang, Desa Ploso Kecamatan Tegalombo, Desa Ngreco, dan Desa Gemaharjo.
Desa yang dikategorikan kering kritis artinya tidak memiliki ketersediaan air bersih sama sekali, sedangkan kering langka pada dasarnya masih memiliki sumber air, namun dalam jumlah terbatas dan hanya bisa memenuhi kebutuhan air dalam jangka waktu tidak lama.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso mengatakan, pasien yang tercatat terkena wabah Hepatitis A di Pacitan mencapai 1.100 orang. Jumlah ini diklaim tidak ada penambahan pasien baru seperti di Kabupaten Trenggalek yang sekarang ada 190 orang.
“Angka pasien Hepatitis A di Pacitan mencapai 1.100 orang. Sebenarnya tidak ada penambahan pasien baru dan ini tinggal mencari yang belum tercatat. Di Trenggalek yang tercatat ada 190 orang,” katanya.
Ditanya apakah status KLB akan dicabut, dr Kohar tidak ingin berspekulasi karena yang mengeluarkan status terebut adalah Dinkes Kabupaten Pacitan. “Kalau Pacitan dirasa bisa menangani, ya dicabut. Dicabut atau tidak dicabut itu kan tergantung upaya kita apakah tuntas apa belum,” jelasnya.
Kohar pun menyatakan Gubernur Jatim sudah memberikan bantuan air ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, di Pacitan dan Ponorogo. Pihaknya juga dimintai Sekdaprov Jatim untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar penggunaan air lebih bagus.
“Kemarin Bu Gubernur sudah memberikan sumbangan air ke daerah-daerah sulit seperti di Pacitan dan Ponorogo. Kami juga dimintai Pak Sekda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar penggunaan air lebih bagus. itu sudah kami lakukan bersama dengan PKK, Babinkamtibnas, Babinsa. Diantaranya merebus air sampai mendidih, kemudian buang air besarnya jangan sembarangan,” jelasnya. [geh]
