Usai melakunkan MuO, Bupati Bojonegoro dan sekjen TII foto bersama kepala rumah sakit dan kepala Dinkes Bojonegoro. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro, Bhirawa
Senin (24/11) kemarin, bertempat di rumdin Bupati Bojonegoro, dilaksanakan penandatangan kontrak kerja sama (MoU) antara Pemkab Bojonegoro bersama dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII). TII adalah sebuah LSM yang bergerak di isu anti korupsi yang berafiliasi dengan 99 negara didunia.
Perjanjian kerja sama atau MoU pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di sektor kesehatan antara pemkab Bojonegoro bersama dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII) tersebut ditandatangani Bupati Bojonegoro,Suyoto dan Sekjen TII, Dadang Trisasongko.
Dalam kesempatan ini Sekjen TII, Dadang Trisasongko melakukan audiensi dengan Bupati dalam pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di sektor kesehatan. Untuk Kabupaten Bojonegoro ini SKPD yang mendapatkan kesempatan ini adalah RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro.
Di Indonesia untuk sektor kesehatan TII mengembangkan di dua wilayah yakni Makasar dan Bojonegoro, untuk sektor pendidikan di Makasar dan Surabaya. “Bojonegoro dipilih karena inisitatif dan komitmen kepala daerah dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Dadang Trisasongko.
Dadang mengatakan, Bojonegoro dinilai sangat tepat untuk melakukan perubahan,dan agenda ini akan dimulai di bidang kesehatan. Dirinya tak hanya fokus di kesehatan namun juga pendidikan. Dijelaskan diawal penerapan sistem ini akan melakukan pendampingan selama empat bulan,dari assessment akan dilakukan kajian. Ditambahkan beberapa daerah yang bekerjasama antara lain ,Makasar, Palangkaraya dan Batang.
Bupati Bojonegoro, Suyoto, dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan ini di dasari adanya niat,niat itu bisa niat baik dan buruk. Yang didukung adanya kesempatan.lalu bagaimana mengelola itu menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan kepuasan tak hanya internal maupun ekaternal. “Beberapa titik rawan terjadinya konflik kepentingan ini adalah dibeberapa titik antara lain rekrutmen SDM, pengadaan, pelayanan dan proses serta layanan kamar,” ujarnya.
Dari beberapa hal yang berpotensi ini akan di upayakan sebuah sistem melalui budaya,niat dan bagaimana kepercayaan publik akan meningkat. Proses yang kita bangun adalah dimulai dari adanya pakta integritas,tata kelola dan management dengan melibatkan semua stakeholder. Sehingga niat yang terbelokkan akan kembai kearah yang baik kemudian bagaimana menjadikan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan public jangan personal dan memberikan manfaat. “Agar melibatkan semua komponen baik Akademisi, bisnismen, komunitas dan pemerintah,” pungkasnya.
Kerja sama ini akan berlangsung selama 4 tahun sehingga mengurangi dampak korupsi dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Konflik kepentingan diindikasikan sebagai sumber terjadi korupsi. TII berusaha menularkan semangat keterbukaan,program ini adalah selama ini bicara korupsi berkaitan dengan penjara namun ada hal lain yang jauh lebih penting yakni konflik kepentingan yakni memasukkan kepentingan pribadi dalam unsur kepentingan pemerintahan atau publik. [bas]
