Harga barang kebutuhan, terutama bahan pangan naik meliar sejak awal bulan puasa. Harga beras, gula pasir, cabe, bawang merah, telur, dan daging ayam meroket. Begitu pula harga daging sapi di pasar-pasar (pengepul) tradisional meningkat sekitar 30% hingga 80%. Ini tidak wajar. Berdasarkan pemantauan beberapa anggota kabinet, seharusnya kenaikan tidak terjadi, karena stok mencukupi.
Diduga, kenaikan harga disebabkan oleh kartel (makelar) yang menyembunyikan (menimbun) bahan kebutuhan. Tujuannya pasti untuk menangguk keuntungan sepihak. Padahal presiden telah menginstruksikan anggota kabinet menajamkan sense of urgency dan sense of responsibility. Khususnya jajaran tim perekonomian, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, agar harga stabil.
Ironisnya, jalan paling mudah men-stabilkan harga, tak lain melalui impor untuk menggelontor bahan kebutuhan. Bahan pangan eks-impor digelontor melalui operasi pasar (OP) serta bazaar di berbagai daerah. Dus, keinginan (busuk) kartel untuk memperbesar impor bahan pangan, telah tercapai. Namun pada sisi lain, melimpahnya bahan pangan impor niscaya merugikan petani dalam negeri. Petani lokal kehilangan potensi jual.
Instruksi presiden seolah tak digubris. Penurunan harga sembako, hanya sekejap, serta di tempat tertentu. Yakni, daerah tempat OP. Tetapi usai OP, harga mulai merangkak naik lagi. Sebenarnya pengawasan harga yang liar tidak harus dengan menambah kuota impor. Dalam hal ini Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) seyogianya memiliki sense of urgency pangan yang kuat. Yakni, pengawasan dan sekaligus pemangkasan jalur distribusi bahan pangan.
Banyak cara mengendalikan harga pangan. Diantaranya, “duduk bersama” dengan stake-holder urusan pangan. Termasuk di dalamnya pedagang besar dan usaha transportasi (Organda). Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan menggelar OP maupun pasar murah dengan melibatkan BUMN dan BUMD, serta produsen pangan (tepung dan gula).
Kenaikan harga-harga kebutuhan (khususnya sembako), berujung pada kacaunya perekonomian rumahtangga kelas bawah. Secara dramatik dapat memicu perceraian rumahtangga karena makin sulitnya perekonomian. Juga bisa memicu kriminalitas. Lebih pedih lagi, kenaikan harga-harga bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah. Kebutuhan sekunder, berupa seragam sekolah (termasuk sepatu dan kaus kaki), dan buku serta alat tulis, menjadi prioritas setiap rumahtangga.
Anomali cuaca, turut andil dalam kenaikan harga pangan. Musim hujan yang seharusnya berakhir pada bulan April, namun sampai pertengahan Juli ini masih terus berlangsung. Di beberapa daerah, areal sawah gagal panen, karena batang padi yang mulai berbulir terendam air. Tanaman pangan yang lain, sayur dan buah juga gagal panen karena kelebihan curah hujan. Inilah yang dijadikan alasan kenaikan harga pangan. Walau sebenarnya hasil panen musim lalu (Januari-Pebruari) cukup sukses.
Kenaiakan harga bahan pangan, nyata-nyata tidak diikuti naiknya harga di tingkat petani (produsen pertanian). Penghasilan petani tidak bertambah. Akibatnya nilai tukar petani (NTP) makin jeblok. Karena indeks beli lebih besar dibanding indeks diterima (hasil jual panen). Hal yang sama juga dialami pedagang kecil, (PKL, ijon dan peracangan rumahan). Bagi pedagang kecil (yang merasa bagian dari rakyat kecil pula), kenaikan harga terasa bagai setengah kiamat.
Karena itu pemerintah (dan pemerintah propinsi) mestilah melindungi pedagang gurem, melindungi petani dan sekaligus menjaga inflasi. Diperlukan program aksi penanggulangan spekulasi dagang, distribusi, maupun aspek ke-produksi-an. Pemda (propinsi serta kabupaten dan kota) memiliki kewenangan melindungi tata-niaga, manakala terjadi kondisi khusus, termasuk penyimpangan harga-harga yang naik secara tidak wajar, tanpa sebab logis.
Namun biasanya, pemerintah baru mencari tahu mengapa harga-harga naik. Padahal masyarakat sudah terlanjur kelelap oleh IHK (indeks harga konsumen) yang kian mencekik perekonomian rumahtangga.
————- 000 —————
