Masih kata Suyono, semua aktivitas peserta didik dan tenaga pendidikan/non pendidikan di SMA harus bisa diakses di dapodik, meski operator sekolah basiknya berasal dari PNS dan Non PNS. Suyono juga mengakui peran keaktifan dan kreatifitas dari semua operator sekolah dalam mengolah dapodik memiliki posisi yang sangat vital. “Saya banyak berterima kasih atas kegiatan yang digagas cabdindik Provinsi Jatim wilayah Situbondo tentang pemantapan dapodik ini. Sehingga operator sekolah nanti memiliki tanggung jawab yang besar dan bukan hanya sekdar bekerja. Karena ini menanggung nasibnya banyak orang,” pungkas Suyono.
Dukung Program Revitalisasi SMK
Kurang lebih 9 bulan memegang tampuk pimpinan tertinggi di cabdindik Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo, Suroso bersama seluruh staf giat melakukan penataan secara menyeluruh di lembaga pendidikan SMA/SMK se-Situbondo. Mantan Kepala SMAN II Lumajang itu juga mengakui saat ini dirinya melakukan pembenahan tempat kantor baru yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat dan penataan personil baru. Ini penting agar tugas dunia pendidikan menengah di Kota Santri Situbondo akan semakin maju.
Langkah itu dilakukan, kata Suroso, mengacu kepada UU 23/2014 tentang Pemda. Dimana dalam UU itu, diatur soal pengelolaan SMK dan SMA dengan pelimpahan kewenangannya kepada Provinsi. Nah, sejak 2 Januari lalu, kupas Suroso, ia ditugaskan untuk memimpin Kantor Cabdis Pendidikan di Situbondo, setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada fit and proper test Pemprov Jatim. “Maka sejak itu saya harus sudah menerapkan program yang dilaksanakan di lembaga SMK/SMK/BKLK. Sejak itu pula saya menanamkan pondasi pengelolaan tiga lembaga itu sesuai acuan dan tupoksi masing masing,” papar Suroso.
Salah satu program penting lain yang kini dukung cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Situbondo adalah merevitalisasi SMK. Ini karena program revitalisasi SMK sudah sejak lama ditekankan oleh Presden Jokowi untuk segera direalisasikan. Program dari Presiden itu, kata Suroso, harus segera dilaksanakan mengingat perbandingan pertumbungan SMK denga SMA di Provinis Jatim sangat besar. “Perbandingan SMK dengan SMA itu tidak sebanding. Sebab SMK sebesar 70 persen berbanding dengan SMA yang hanya 30 persen prosentasenya. Maka program revitalisasi SMK ini menjadi prioritas kami di Situbondo,” tegas Suroso.
Suroso menambahkan, sejak tahun ajaran pendidikan baru 2017 ini, sebagai pimpinan cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kab Situbondo, sudah menyarankan lembaga SMK/SMA/BKLK untuk membuat dokumen pengelolaan sekolah EDS (evaluasi dasar sekolah) hingga RKA-RKAS yang didalamnya ada 16 item penting. “Ini sudah dikumpulkan sebelum tahun ajaran baru kemarin. Sehingga pada saat masuk tahun ajaran baru semuanya berjalan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh perundang-undangan,” pungkas Suroso. [awi]
