Sejumlah demonstran dari Gabungan LSM mengumpulkan dana keprihatinan untuk Panwaslih di simpang empat Jln Diponegoro- Jl.Imam Bonjol Kota Batu.
Kota Batu, Bhirawa
Puluhan aktivis dari gabungan LSM Kota Batu menggelar aksi keprihatinan di simpang empat Jl.Diponegoro- Jl.Imam Bonjol Kota Batu, Rabu (10/8). Mereka menggalang pengumpulan koin dari pengguna jalan untuk diberikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Batu untuk menyewa kantor. Sampai saat ini Panwaslih masih berkantor di kompleks Rumah Dinas Walikota sehingga netralitas mereka diragukan warga.
“Jika Panwaslihmasih berkantor di kompleks Rumdin Walikota, juga akan menimbulkan kecemburuan dan ketidaknyamanan bagi Pasangan Calon Walikota/ Wawalikota yang lain,” ujar Aleks Yudawan, salah satu demonstran LSM, Rabu (10/8).
Diketahui, dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Batu 2017, digadang-gadang istri Walikota Batu saat ini juga akan ikut maju menjadi calon.
Kondisi inilah yang membuat Gabungan LSM Kota Batu keberatan jika Panwaslih tetap menempati kantornya saat ini. Mereka mempertanyakan independensi dan netralitas para komisioner Panwaslih saat menjalankan fungsi dan tugasnya.
“Apakah bisa komisioner Panwaslih ini bisa tetap independen dan netral, padahal hampir bisa dipastikan ada keluarga Walikota yang juga akan mencalonkan diri dalam Pilwali Batu 2017 mendatang,”tambah Buang Ipong, demonstran yang lain.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan keberatannya ini kepada Dewan. Namun faktanya, sampai saat ini Panwaslih masih berkantor di kompleks Rumdin Walikota. Dan untuk melampiaskan kekecewaannya, Gabungan LSM ini menggelar aksi keprihatinan. Mereka melakukan penggalangan/ pengumpulan koin dari pengguna jalan.
“Pengumpulan koin ini akan kita lakukan selama tiga hari. Kalau dana sudah terkumpul, akan kita serahkan ke Panwaslih agar mereka bisa menyewa kantor sendiri. Kalau dana tak mencukupi kita akan sediakan kantor di kawasan BTC,”jelas Aleks.
Bantuan ini, lanjutnya, diberikan hanya agar Panwaslih bisa menjaga independesi dan netralitas mereka saat bertugas. Hal ini juga untuk menghilangkan potensi terjadinya tidak korupsi.
“Dengan menempati Kantor saat ini, Panwaslih tak perlu mengeluarkan anggaran makan, jasa keamanan, listrik, air, dll karena sudah ditanggung atau menjadi satu dengan Rumah Dinas Walikota. Padahal untuk membiayai semua itu sudah dianggarkan dalam anggaran Panwaslih,”jelas Buang.
Menanggapi masalah ini, tak banyak komentar yang diberikan Komisioner Panwaslih, Supriyanto. Ia hanya menyatakan terima kasih atas kepedulian yang diberikan masyarakat kepada Panwaslih.
“Jika memang akan ada pemberian sumbangan dana dari masyarakat, tetap akan kita terima. Namun dana tersebut tidak bisa kita manfaatkan. Karena pertanggung jawabannya nanti susah,”ujar Supriyanto. [nas]
