Lahan Pertanian Kabupaten Blitar Rawan Kekeringan

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Memasuki musim kemarau, lahan pertanian di 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar rawan terjadi kekeringan yang berdampak pada hasil pertanian akhir tahun 2014. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Eko Prio Utomo, mengakui, saat ini lahan pertanian rawan terjadinya kekeringan akibat dampak musim kemarau. Dari 22 Kecamatan yang ada kecamatan yang sangat rawan kekeringan seperti Kecamatan Ponggok, Udanawau maupun Wonodadi. “Ada 3 Kecamatan yang rawan kekeringan diantaranya Kecamatan Ponggok, Udanawau maupun Wonodadi,” kata Eko Prio Utomo.
Namun menurutnya sampai saat ini, dari hasil pantauan petugas lapangan belum ada laporan soal dampak kekeringan yang menimpa tanaman pertanian. Dimana menurutnya kondisi seperti ini memang sudah di prediksi oleh para petani. “Sehingga petani mengantisipasi dengan tidak menanam tanaman yang membutuhkan suplay air banyak agar tanaman mereka bisa hidup dan memiliki hasil yang baik,” ujarnya.
Secara terpisah diungkapkan salah satu Petani asal Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Munawir mengaku saat ini kebanyak petani di Bendosewu menanam tanaman jagung dan kacang tanah yang tidak terlalu membutuhkan pengairan banyak. “Sehingga saat musim kemarau seperti ini petani tidak merugi karena gagal panen dan kami bisa tetap menghidupi keluarga dengan jenis tanaman yang lain,” katanya.
Namun diakui Munawir, jika memasuki musim kemarau debit air berkurang meskipun tidak sampai mengalami kekeringan. Dan untungnya mendapat bantuan dari Pemerintah berupa sumur bur dengan berat 8 dim dan kekutannya 6 ribu watt. “Sehingga dengan bantuan dari Pemerintah ini sangat membantu petani untuk memenuhi kebeutuhan air di persawahan,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo juga berharap adanya musim kemarau yang panjang ini Pemkab Blitar harus tanggap dan bisa melakukan langkah konkrit, seperti penyedian air bersih maupun air untuk irigasi seperti penyediaan sumur bor di beberapa daerah persawahan yang jauh dari sungai.
“Sebab jika dibiarkan, masyarakat akan banyak dirugikan meskipun alam sebagai alasannya. Untuk itu Pemkab harus tanggap apa dan harus bagaimana tindakannya, agar warga termasuk para petani bisa tetap melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarganya,” terang Wasis. [htn]