Sekretaris Daerah Yuhronur Efendi menandatangani Pakta Integritas di depan Bupati Lamongan. [suprayitno/bhirawa]
Lamongan, Bhirawa
Ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Lamongan yang dicanangkan sebagai Zona Integritas. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pendopo Lokatantra tersebut, Rabu (1/2) menjadi penanda komitmen lima OPD itu menuju wilayah bebas dari korupsi. Lima OPD tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), RSUD dr Soegiri, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Komitmen itu disaksikan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Didid Noordiatmoko. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan juga terlihat hadir di Pendopo Lokatantra.
Didid mengatakan, kementeriannya memiliki tugas untuk memastikan manajemen pemerintahan berjalan baik. Bukan sekedar soal memberikan nilai A atau B untuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Kami memang ada unsur dalam tanda kutip mempermalukan, bagi daerah yang mendapat nilai jelek. Ini agar mereka menjadi lebih baik, yang ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ” ujar dia.
Menurut dia saat ini sudah bukan eranya lagi birokrasi pemerintahan hanya asyik dengan dirinjya sendiri. Melakukan kajian, usulan, kunjungan. “Terus kapan kerjanya,” kata dia. “Birokrasi harus semakin efektif dan efisien, semakin akuntabel dan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya menambahkan. Dia juga mengingatkan bahwa SAKIP, bukan hanya soal dokumen saja. “Yang kami inginkan adalah peningkatan manajemen kinerja, bukan soal membuat dokumen, ” pesan dia.
Penegasan serupa soal SAKIP disampaikan Bupati Fadeli. Dia menegaskan akan mencoret anggaran untuk setiap kegiatan yang tidak jelas output dan outcomenya. Karena itu dia memerintahkan seluruh 43 Kepala OPD di Lamongan untuk secara langsung, satu persatu, paparkan SAKIP mereka. “Tahun ini kita sudah mendapat predikat B untuk SAKIP dengan nilai 60,86. Tahun depan Saya minta harus 81, dan itu berarti predikat A,” ujarnya.
“Insya Allah jika kita berkomitmen secara bersama-sama, bekerja keras, diniati untuk kesejahteraan masyarakat, tidak ada yang sulit. Jangan bekerja seperti Superman, sendiri-sendiri, namun bekerjalah seperti sebuah Super Team, menuntaskan tugas bersama-sama OPD lain, ” katanya memberi pesan.
Selain pencanangan pembangunan Zona Integritas di lima OPD, ada 14 OPD yang menandatangani Pakta Integritas sebagai penunjang Zona Integritas. Yakni di antaranya Kecamatan Lamongan, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah. Pakta ini menandaskan OPD tersebut untuk berperan aktif dalam pencegahan KKN, serta tidak meminta dan menerima secara langsung maupun tidak langsung pemberian berupa suap, hadiah maupun bentuk lainnya. [yit]
