Tingginya kunjungan wisata seharusnya menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD Kota Batu.
DPRD Kota Batu melalui Fraksi PKS mengkritik capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini yang hanya berkutat pada kisaran Rp 200 miliar. Mereka mengklaim bahwa potensi PAD yang bisa diraih bisa mencapai dua kali lipat dari capaian yang ada.
Ketua Fraksi PKS Kota Batu, Ludi Tanarto mengatakan bahwa saat ini tempat usaha jasa pariwisata tengah tumbuh menjamur seiring berkembangnya Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata.
Apalagi selama ini tingkat kunjungan mencapai jutaan wisatawan per tahunnya seperti disampaikan kepala daerah di setiap momen.
“Dengan potensi yang ada sebetulnya memungkinkan potensi PAD naik dua kali lipat atau minimal Rp300 miliar itu sudah bagus,” ujar Ludi, Kamis (29/9).
Pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD Kota Batu ini menilai rendahnya PAD dikarenakan Eksekutif tidak serius menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan.
Semisal dari sektor retribusi, salah satunya retribusi parkir tepi jalan umum yang selalu jauh dari target dan selalu terulang setiap tahun.
Untuk menggenjot PAD, Pemkot Batu memasang piranti tapping box di tempat-tempat usaha. Namun, hal itu masih bersifat teknis dan tidak akan berpengaruh maksimal jika pengawasan yang dilakukan masih kendor.
“Memang tapping box ini alat untuk menekan kebocoran PAD. Tapi bisa saja kan, yang dimasukkan ke alat itu tidak sepenuhnya sesuai transaksi sebenarnya,” jelas Ludi.
Diketahui, selama bertahun-tahun PAD Kota Batu stagnan pada kisaran angka Rp200 miliar. Angka itu masih belum sepenuhnya berkontribusi signifikan terhadap sektor pendapatan daerah yang secara keseluruhan hampir menyentuh nilai Rp1 triliun.
Sektor pendapatan daerah sebagian besar masih bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat. Indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) Kota Batu masuk kategori belum mandiri berdasarkan catatan BPK. Mengingat skornya terbilang rendah di bawah 0,25 sejak 2013 hingga terakhir 2020.
Hal itu dimuat dalam laporan hasil review BPK RI atas kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kerempengnya kapasitas fiskal daerah terlihat begitu kontras. Sementara Kota Batu memproklamirkan dirinya sebagai barometer pariwisata di tingkat regional bahkan nasional.
Sementara, Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso mengatakan bahwa pada tahun ini Kota Batu mengalami peningkatan pendapatan di semua sektor. Peningkatan itu meliputi, Pendapatan Asli Daerah, dana transfer hingga dana bagi hasil.
Ia menambahkan, kebijakan perubahan anggaran menyangkut proyeksi belanja daerah dengan memprioritaskan persoalan aktual. Serta selaras dengan program-program yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022.
“Berubahnya sektor pendapatan berdampak langsung pada perubahan kebijakan belanja daerah. Ada kenaikan alokasi belanja sejalan program prioritas RPJMD 2017-2022,” ujar Punjul.
Saat ini, katanya, ada kenaikan sebesar Rp78,75 miliar pada pos belanja daerah hasil kesepakatan Perubahan APBD 2022. Diproyeksikan belanja daerah menjadi Rp1,19 miliar dari sebelumnya sebesar Rp1,11 miliar pada target APBD murni.
Belanja daerah dimanfaatkan pula untuk program penanganan dampak inflasi yang dialokasikan Rp3,53 miliar. Program itu diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari Permenkeu tentang belanja wajib dalam rangka penanganan inflasi tahun 2022.
“Arah kebijakan anggaran berorientasi menyelesaikan persoalan-persoalan aktual di tengah masyarakat. Salah satunya upaya pengendalian dan penanganan dampak inflasi di daerah,” tandas Punjul. [nas.dre]
