LSM Tuban Nilai SKPD Malas Bekerja

Tuban, Bhirawa
Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kabupaten Tuban menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban malas bekerja terkait dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, tahun anggarn 2014 senilai Rp 250 Miliar.
Dua LSM tersebut masing-masing Lembaga Hukum Insan Cita Tuban (LHICT) dan Forum Indonesia Untuk Trasparansi Anggran (FITRA) Jatim yang juga menilai kalau Sipla yang terjadi menunjukan perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah masih belum baik.
“Perlu dicermati, Silpa tersebut, apakah lantaran serapan anggaranya rendah atau tidak. Kalau serapannya rendah  artinya SKPD malas bekerja, bisa jadi silpa itu adalah kegiatan yang tidak terlaksana,” kata Miftah Huda Koordinator Advokasi FITRA Jatim (14/7). “Silpa tersebut menunjukan perencanaan dan pengelolaan anggaran Pemkab yang buruk, sehingga menyebabkan anggaran 2014 mengalami tidak terserap begitu besar,” timpal Ahmad Fauzin Ketua LHICT.
Sementara itu, di tengah sorotan dari berbagai fihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr.Ir.Budi Wiyana, M.Si menepis anggapan miring tersebut. Ia mengatakan bahwa Silpa tersebut banyak faktornya, di antaranya pelampauan pendapatan sisa belanja pegawai, adanya penghematan dan sisa belaja barang jasa dan modal, serta ada juga sisa belanja tak terduga.
“Silpa tersebut tentunya diakibatkan banyak faktor , antara lain dinamika regulasi dari pemerintah ditingkat atas dan keberhasilan kita dalam efisiensi pelaksanaan kegiatan, makanya masih ada Silpa,” Kata Sekda Tuban yang juga mantan Kepala Bappeda Pemkab setempat (14/7). [hud]