Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Dalam hal pemenuhan kebutuhan kerja para pencari kerja Indonesia, selama 4 tahun Kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, secara umum boleh dikatakan cukup memadai. Banyak terobosan baru berupa kerjasama dengan pemerintah manca negara, dalam hal mengirim Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ), untuk dilatih kerja ataupun bekerja penuh di manca negara. Seperti ke Jepang dengan istilah Pelatihan Kerja, ke Korea Selatan untuk bekerja penuh atau ke negara negara Timur Tengah. Para TKI di manca negara itu mendapat sebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Disini, saya hanya akan membahas calon TKI dalam skala kecil saja, yang saya jumpai setiap hari sepanjang perjalanan kerja setiap hari. Sering kudengar keluhan para sopir taksi yang anaknya sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tetapi sulit mendapat pekerjaan. Sertifikat lulusan SMK, ternyata jarang bisa diandalkan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Misalnya, sertifikat jurusan mesin, jurusan perangkat lunak, ketika tes ketrampilan ternyata tidak lolos. Nampaknya para lulusan SMK ini, dalam hal praktek, kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Sepertinya, pelajaran teori lebih banyak diberikan ketimbang pelajaran praktek. Kemungkinan pula, untuk pelajaran praktek, pihak Sekolah tidak memiliki peralatan yang memadai.
Balai Latihan Kerja (BLK) pada umumnya memiliki peralatan untuk praktek memadai, sudah banyak dibangun, khususnya di Kota dan Kabupaten-Kabupaten. Dalam BLK ini, para calon TKI bisa memperoleh atau mendalami keahliannya untuk menperoleh sertifikat. Sertifikat BLK ini plus ijazah SMK, lebih bisa menjamin para calon TKI untuk memperoleh pekerjaan. Sayangnya, para lulusan SMK yang sulit mendapat pekerjaan ini, jarang yang mengetahui keberadaan dan fungsi BLK. Sementara, hampir disetiap kecamatan, ada SMK-SMK yang akan melahirkan calon TKI. Namun jarak jauh BLK di kota dengan para lulusan SMK di kecamatan-kecamatan, menghambat pengetahuan arti pentingnya sertifikat BLK.
Dari pengalaman anak sopir taksi lulusan SMK yang menambah ijazahnya dengan sertifikat BLK, kini sudah mendapat pekerjaan. Diceritakan; untuk masuk BLK dikota, anak sopir ini terpaksa harus indekos, untungnya BLK gratis. Sayangnya, daya tampung BLK terbatas, sehingga banyak teman teman sesama lulusan SMK, harus menunggu giliran masuk tahap berikutnya. Entah tahap berikutnya itu kapan ? Hanya Kemenaker yang bisa memberi kepastian. BLK swasta barangkali ada investor berminat, tetapi jelas tidak gratis. Apa orang tua para lulusan SMK itu punya kemampuan untuk membayar ?
Hemat saya, Kemenaker perlu jemput bola untuk menolong para pemuda lulusan SMK yang sulit mendapat pekerjaan ini. Entah dengan cara bagaimana?Jelas, BLK punya kemampuan untuk mematangkan ketrampilan mereka, namun BLK masih belum banyak dikenal oleh masyarakat bawah. Apakah dengan menambah daya tampung kelas prakteknya atau menambah BLK-BLK ke kecamatan-kecamatan. Tentu terbentur dana nya. Namun jika tidak dilakukan, bagaimana Kemenaker bisa memanfaatkan bonus demografi ini, untuk sebesar-besarnya menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti. (ira.hel).
