Jombang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten memberikan jatah untuk setiap desa kendaraan operasional. Kendaraan roda empat itu baru diturunkan jika pemerintah desa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Kewajiban pelunasan PBB dan Lpj ADD itu memang diharuskan, jika ingin segera mendapatkan mobil operasional. Tujuannya agar desa bisa tertib dan disiplin,” ujar Bupati Nyono Suherly W ditemui usai jamaah salat duhur di masjid pemda, Senin (24/8).
Bupati Nyono menambahkan, pada tahun ini, pemerintahaan yang dipimpinnya memang menganggarkan kendaraan operasional bagi 306 desa yang ada. Rinciannya 153 kendaraan dipenuhi pada tahun anggaran 2014. Dan sisanya sebanyak 153 akan dipenuhi pada PAK.
Terkait pembagian kendaraan siaga desa ini, Kabag Perlengkapan Sekretariat Daerah Jombang, Endah Tri Sektiwati mengungkapkan, dari 153 kendaraan yang ada, pada tahab I dan ke II, kendaraan sudah dibagikan sejak bulan lalu. Sisanya diharapkan sudah terbagikan hingga awal bulan september.
“Kendaraannya sudah ada di halaman pemkab. Kita sekarang meminta data DPPKAD, desa mana saja yang telah lunas PBB dan Lpj ADD akan segera dikirim kendaraannya ke desa yang telah lunas.Targetnya minggu ke dua bulan September sudah terbagi semua,” ujarnya.
Berapa anggaran untuk pengadaan kendaraan desa, Endah mengatakan, anggarana untuk 153 kendaraan sekitar 27,3 Miliar. Untuk setiap mobil jenis APV, pihaknya mendapatkan harga sebesar Rp 169 juta per mobil.” Harga ini sudah kita konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah ( LKPP),” pungkasnya seraya mengatakan, pihaknya tidak menerima casheback dari pembelian harga tersebut. karena harga dipasaran sebesar 190 jutaan. [rur]
Keterangan Foto : Puluhan kendaraan Siaga Desa masih belum dibagikan. Karena menunggu data DPPKD terkait pelunasan PBB dan ADD. [ramadlan/bhirawa]
