Mantan Hakim MK Usul Pilkada Tak Langsung

DPRD Jatim, Bhirawa
Mahalnya proses pelaksanaan pilkada langsung membuat beberapa pakar hukum mewacanakan untuk dilakukan pilkada tak langsung dengan sejumlah revisi penerapannya.
Menurut mantan Hakim MK, Haryono SH mengatakan dirinya mewacanakan pelaksanaan Pilkada tak langsung melalui DPRD. Dengan sejumlah pertimbangan diantaranya membebani APBD, karena memang pilkada langsung mahal harganya, selain itu di masyarakat rawan terjadinya permusuhan dan perpecahan.
“Namanya pilkada tak langsung electoralate. Sistem ini untuk Pilgub Jatim nanti lewat DPRD tingkat I dengan melibatkan DPRD tingkat II yang juga memiliki suara. Para anggota DPRD tingkat II tersebut bagaimanapun juga mewakili suara masyarakat, “Jelasnya dalam Forum Group Diskusi di Surabaya bersama Komisi A DPRD Jatim, Rabu (16/3).
Haryono mengatakan dengan sistem langsung nantinya anggaran pelaksanaan Pilkada yang diambilkan dari APBD selalu mahal.”Ini menekan anggaran yang besar,”sambungnya.
Untuk Pilkada ditingkat II, kata Haryono, selain melalui anggota DPRD tingkat II, pemilik suara lainnya berasal dari tingkat RT. “Ketua RT itu bisa mewakili warganya sehingga berhak untuk memperoleh hak suara.Dengan lewat RT demokrasi bisa lebih hidup lagi ,”lanjutnya.
Soal peran KPU sendiri, kata Haryono, KPU hanya ada saat Pilpres mendatang dan saat untuk pemilihan anggota legislatif saja. ” Kalau konsep saya ini untuk Pilkada tak membutuhkan peran KPU,”jelasnya.
Ditambahkan Haryono, atas usulan tersebut, nantinya akan dibawa ke DPR RI untuk dijadikan masukan dalam revisi UU Pemilu.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Soenrjo sepakat pelaksanaan Pilkada khususnya Pilgub Jatim dilakukan secara tak langsung oleh DPRD. Pasalnya untuk Pilgub Jatim yang rencananya digelar 2018, anggaran yang digunakan dari APBD Jatim hampir tembus Rp2 triliun. Dana tersebut termasuk untuk keamanan. Padahal disatu sisi kondisi ekonomi dalam negeri belum stabil dan membutuhkan anggaran besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Daripada uang segitu besar hanya digunakan untuk Pilgub saja, lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pasalnya, banyak program kerakyatan yang tertunda akibat anggarannya terserap dalam persiapan Pilgub. Karena itu dalam revisi UU Pemilu nanti, kami berharap agar Pilkada dilakukan tak langsung tentunya dengan sejumlah pertimbangan alias berjenjang,”tegas politikus asal Partai Gerindra ini. [Cty]