Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Kepulauan Sumenep Tak Perlu Jadi Kabupaten

Sebanyak 50 mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S) melakukan deklarasi untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep di Pelabuhan Kalianget, Minggu (8/5). [samsul]

Sumenep, Bhirawa
Upaya pemekaran wilayah kepulauan di Sumenep menjadi kabupaten tersendiri terus dilakukan oleh warga kepulauan. Terbukti, dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S) yang telah mendeklarasikan diri untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep.
Lahirnya PPK2S itu mendapatkan penilaian berbeda dari berbagai kalangan, termasuk anggota legislator asal kepulauan Sumenep. Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam menyatakan untuk membentuk kabupaten kepulauan Sumenep perlu dilakukan penyatuan persepsi warga kepulauan, karena wilayah kepulauan itu sangat luar biasa dan memiliki beberapa kecamatan.
“Bukan hanya keinginan itu muncul dari warga yang ada di wilayah pulau ujung timur atau ujung barat, tapi harus duduk bersama membicarakan soal pemekaran kabupaten kepulauan itu,” kata Dulsiam, Senin (9/5).
Politisi PKB itu menerangkan, jika soal peningkatan kesejahteraan bagi warga kepulauan yang menjadi alasan untuk memisahkan diri dari daratan, tidak harus dengan cara dimekarkan atau membentuk kabupaten baru. Masih bisa dilakukan dengan cara penambahan anggaran untuk wilayah kepulauan melalui pembahasan APBD di DPRD.
“Sebagai wakil rakyat, dewan yang berasal dari kepulauan harus memikirkan tentang besaran anggaran itu. Karena kita sebagai legislator mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran anggaran itu. Makanya di pembahasan kita perjuangkan penambahan anggaran itu,” tuturnya.
Dulsiam yang juga Ketua Komisi III DPRD Sumenep itu menegaskan, saat ini anggaran antara kepulauan dan daratan sudah mulai berimbang, yakni 60 banding 40 persen dari anggaran yang ada. “Coba lihat pada 15 tahun lalu, anggarannya 22 banding 78 persen. Ini kan timpang. Kalau saat ini sepertinya sudah proporsional,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, selama ini pihaknya bersama wakil rakyat asal kepulauan belum pernah membicarakan secara serius terkait pembentukan kabupaten baru itu. “Kami di DPR belum bernah membicarakan pemekaran kabupaten kepulauan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyampaikan desentralisasi politik sebuah wilayah, seperti menjadikan kepulauan sebagai entitas politik baru dengan menjadi kabupaten adalah keniscayaan yang tidak bisa ditampik oleh siapapun sepanjang untuk kedaulatan rakyat dan keadilan ekonomi masyarakat. “Agar keniscayaan itu menjadi gerakan dan kekuatan bersama, maka abaikan kepentingan sekelompok orang atau partai politik tertentu yang hanya ingin mendapatkan dukungan masyarakat kepulauan,” ucap Darul.
Politisi PDI Perjuangan asal kepulauan ini menambahkan saat ini partai politik tidak menjadi nomor satu dalam rangka menggerakkan semua kekuatan masyarakat kepulauan. “Parpol memang penting, tapi masih ada di urutan berikutnya. Yang terpenting bangun bersama-sama keniscayaan itu untuk kedaulatan rakyat dan keadilan ekonomi bersama semua elemen masyarakat,” urainya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dan pemuda asal kepulauan melakukan deklarasi PPK2S di atas kapal, Minggu (8/5). Teks deklarasi dibacakan sesepuh warga kepulauan, Mahmud. Deklarasi ini sebagai langkah memisahkan diri dari wilayah administrasi Kabupaten Sumenep agar warga kepulauan hidup lebih maju dan bermasa depan tangguh. Dengan mendirikan kabupaten tersendiri diyakini bakal membuahkan masyarakat kepulauan yang lebih sejahtera.  Mereka sengaja melakukan deklarasi di atas kapal kayu sebagai bentuk protes kepada Pemkab Sumenep. Sebab, KM Darma Bahari Sumekar (DBS) yang merupakan kapal milik Pemkab Sumenep sudah tidak layak digunakan. [sul]