Miris, 24,8% yang Tahu Pelaksanaan Pilkada di Jatim

Surabaya, Bhirawa
Meski pelaksanaan Pilkada serentak kurang dari enam bulan, namun masih banyak masyarakat Jatim yang tidak memahami adanya Pilkada serentak. Menurut hasil survei yang dilakukan The Initiative Institute, hanya 24,8 persen dari total penduduk Jatim yang mencapai 38 juta  yang mengetahui pelaksanaan Pilgub Jatim misalnya.
CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi mengaku sangat terkejut dan trenyuh dengan minimnya ketidaktahuan masyarakat terkait pelaksanaan Pilgub Jatim yang akan digelar pada 27 Juni 2018. Termasuk calon siapa saja yang akan maju dalam Pilgub Jatim kali ini.
”Memang ini menjadi pekerjaan KPU Jatim dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak atau Pilgub Jatim. Pasalnya, hal ini sangat berbahaya jika masyarakat tidak tahu akan ada proses demokrasi ini,”tegas Airlangga Pribadi dalam Kubus Rubrik Pemilihan Gubernur Jatim, Senin (23/10).
Sementara, mereka yang tahu akan pelaksanaan Pilgub Jatim paling besar lewat televisi sebesar 55,0 persen. Sedang lewat Medsos atau surat kabar hanya berkisar antara 9,9 persen dan 7,7 persen. Dan untuk berita online hanya sekitar 7,3 persen.
Menariknya, tambah Airlangga, mereka yang justru tahu pemberitaan Pilkada di Jatim yang membaca media setiap hari hanya sekitar 11,6 persen, sedang yang tidak pernah angkanya cukup besar sekitar 23 persen. Adapun jumlah responden yang disurvei sekitar 1.016 responden dengan pengambilan data sekitar 6 September sampai 20 September 2017.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Renville Antonio. Menurutnya ada sekitar 23 persen masyarakat Jatim yang  mengetahui jika pada 2018 ada pesta demokrasi di Jatim baik Pilkada serentak maupun Pilgub Jatim. Ini menjadi kewajiban KPU serta parta-partai dalam menyosialisasikan pelaksanaan pesta demokrasi ini. Dengan begitu pelasaksaan demokrasi di Jatim akan terlaksana dengan sukses dengan ditandai hadirnya masyarakat ke TPS.
”Ini menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang jauh dari alat komunikasi,”tegasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Jatim Gogot mengakui adanya tingkat kepahaman masyarakat akan pelaksanaan pilkada sangat minim. Karenanya dengan dibentuknya PPS dan PPK di seluruh wilayah di Jatim diharapkan mampu menyadarkan sekaligus menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada di Jatim. ”kami berharap setelah dilantiknya PPS dan PPK di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat segera menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada di Jatim,”tambahnya. [cty]