Kilang minyak Tuban yang berkapasitas produksi 300 ribu barel per hari ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia yang saat ini masih 55 persen impor.
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim mendesak Pemprov untuk segera merealisasikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jatim dengan PT Pertamina soal pembangunan kilang minyak baru, grass root refinery (GRR) Pertamina-Rosneft di Tuban.
Penundaan yang terjadi saat ini sangat disayangkan mengingat ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar tempat pembangunan kilang minyak tersebut.
“Kita meminta kepada pemerintah propinsi Jatim untuk tidak menunda terlalu lama MOU untuk pembangunan kilang minyak itu. Keberadaan kilang minyak itu harus direalisasikan segera,” ujar Budiono Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim.
Menurut anggota DPRD jatim yang berangkat dari daerah pemilihan Tuban Bojonegoro ini, keberadaan kilang minyak tersebut diyakini sangat di harapkan oleh masyarakat sekitar. Selain dari sisi bisnis akan memberikan nilai lenih bagi pengusaha khusunya investor, disisi masyarakat akan memberikan dampak ekonomi yang akan timbul nantinya dikawasan pembangunan kilang tersebut.
Kata Budi, wajar bila masih ada pro dan kontra di masyarakat setempat terkait pembangunan kilang tersebut. Namun ini bukan menjadi kendala yang cukup berarti terkiat pembangunan kilang tersebut.
“ini perlu ada penanganan yang komprehensif untuk mengatasi pro dan kontra dimasyarakat terntang pembangunan kilang ini. Mereka yang pro lahannya dibebaskan tidak perlu menunggu lagi secepatnya harus dibebaskan,” ucapnya.
Untuk masyarakat yang kontra menurutnya perlu ada pendekatan dan sosialisasi khusus kepada mereka. Mengingat mereka juga masyarakat petani yang ini perlu ada jaminan kelangsungan mereka.
“Masyarakat yang kontra saya yakin bila mereka diberi pemahaman dan diberi kepastian pengganti usha mereka apalagi ada jaminan mereka nantinya dipekerjakan di kilang minyak itu, maka mereka akan mendukung pembangunan kilang itu,” jelasnya.
Dijelaskan oleh pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro ini, pada intinya keberadaan kilang minyak tersebut perlu segera direalisasikan. Selain untuk memberikan kepastian pada investasi yang masuk juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Keberadaan kilang minyak tersebut jelas akan memberikan keuntungan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya untuk masyarakat sekitar. Dan ini juga akan memberikan dampak positif kepastian bagi investasi yang masuk,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jatim dengan PT Pertamina soal pembangunan kilang minyak baru, grass root refinery (GRR) Pertamina-Rosneft di Tuban gagal direalisasikan. Padahal menurut rencana MOU tersebut harus dilakukan pekan lalu.
Perlu diketahui, kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel minyak per hari kerja sama PT Pertamina dengan Rosneft (Rusia) dengan nilai investasi Rp230 triliun itu butuh lahan seluas hampir 1.000 hektare.
Kebutuhan lahan kilang minyak ini mencapai 936 hektare. Rinciannya, sudah ada 348 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 109 hektar milik Perhutani, 314 hektar milik warga, dan 165 hektare reklamasi. (geh)
