Oki Lukito
Oleh :
Oki Lukito
Sekretaris Eksekutif Dewan Kelautan Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Pemprov Jawa Timur di Hari Otonomi Daerah mendapat penghargaan prestisius, Parasamya Purnakarya Nugraha. Anugrah atas prestasi yang sempurna untuk kepentingan masyarakat itu, diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan lima tahun dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Kita layak memberikan apresiasi atas semua penghargaan yang pernah diterima Jawa Timur selama ini di bidang pembangunan. Masyarakat tentunya berharap kesejahteraannya pun harus meningkat secara riil, bukan sekedar catatan di atas kertas, tidak terkecuali bagi masyarakat pesisir dan di pulau-pulau kecil yang mendiami 632 desa pesisir, berada di 141 kecamatan di 22 wilayah kabupaten dan kota.
Saya masih teringat peristiwa tahun 2007 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Dalam sebuah acara yang dihadiri Menteri Saifullah Yusuf sebagai petinggi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada waktu itu, menyebutkan sejumlah daerah di Jawa Timur menyandang predikat wilayah tertinggal yaitu Situbondo, Bondowoso, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan dan Sampang. Akan tetapi sangat disayangkan selama lima tahun kemudian, tahun 2013, tidak tejadi perubahan status di daerah tersebut, kecuali Kabupaten Pacitan.
Ironinya kecuali Bondowoso, lima daerah tertinggal tersebut merupakan daerah penghasil ikan dan mempunyai kekayaan sumber daya laut dan pesisir yang melimpah, Situbondo misalnya, dari hasil penelitian Asian Foundation thn 2013, mempunyai potensi perikanan tangkap, budidaya laut (marine culture) dan budidaya pesisir, obyek wisata bahari serta dukungan dari Pelabuhan Panarukan dan Jangkar yang seharusnya memberi nilai tambah pada perekonomian masyarakatnya. Demikian pula wilayah Madura yang sudah terhubung dengan daratan Jawa via Jembatan Suramadu, mememiliki kekayaan belasan sumber migas, mineral dan pontensi ikan, garam serta bioteknologi laut yang melimpah seharusnya menjadi daerah yang makmur.
Sejumlah desa tertinggal di wilayah Kabupaten Malang tidak terlepas pula dari kemiskinan dan boleh dikata jauh dari kata sejahtera. Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Donomulyo, Gedangan, Bantur adalah sebuah fakta yang masyarakatnya berpenghasilan rata-rata Rp 30 ribu per hari sebagai nelayan atau buruh harian lepas selama 15-20 hari kerja dalam satu bulan. Bahkan di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan penduduknya banyak yang terpaksa mengirim anggota keluarganya menjadi pekerja di negara lain (TKI/TKW). Dengan infrastruktur yang pada umumnya buruk, desa pesisir yang terkenal dengan Pantai Bajul Mati itu, penduduknya hanya berpenghasilan Rp 25 ribu per hari bekerja selama 80 hari efektif melaut dalam satu tahun.
Di Desa Pondodok dadap yang terkenal dengan wisata pantai, Sendangbiru dan Tamban di Kecamatan Sumawe nasib masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Gajahrejo atau Purwodadi dengan pantai Balekambang di Kecamatan Donomulyo. Mereka yang bekerja sebagai buruh nelayan di kapal ikan milik juragan kapal, pendapatannya sangat tergantung dari hasil tangkapan ikan di laut. Sejak menjadi nelayan tidak pernah mendapatkan subsdidi dari pemerintah. Bandingkan dengan petani yang mendapat subsidi pupuk dan bibit.
Perjuangan nelayan di wilayah selatan Jawa Timur semakin berat pula. Kapal-kapal nelayan memaksakan diri mengarungi samudra Indonesia mencapai lintang 12, atau di atas 200 mil laut (ZEE) agar bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan tuna, cakalang, tongkol.
Akibat dampak global warming Ikan pelagis kecil dan besar sulit ditangkap di bawah 100 mil laut. Konsekuensinya, waktu melaut dan biaya operasional besarnya dua kali lipat. Para pewaris budaya bahari ini menempuh 15-18 hari per trip, padahal lima tahun sebelumnya hanya 7 hari saja.
Bantuan kapal untuk kelompok nelayan yang diterima selain membutuhkan biaya operasional tinggi (Rp 50-75 juta per trip), juga bermasalah. “Kelompok kami pernah diberi kapal hibah 30 GT, tapi harus diperbaiki menghabiskan biaya utangan Rp 250 juta agar laik laut. Kami mencari nafkah pun tidak tenang banyak operasi karena surat kelengkapan dokumen kapal sudah 2 tahun tidak selesai” cerita Budi Ketua Kelompok Nelayan Pondokdadap. Wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah lebih dari 300 desa walaupun mempunyai kekayaan alam melimpah seperti ikan, potensi tambang pasir besi, emas, batu phiropilit untuk bahan keramik, sejatinya diskriminatif terhadap masyarakat di desa tertinggal yang merupakan kantung-kantung kemiskinan.
Desa tertinggal seperti Kendungbanteng (Kec.Sumawe), Kesamben (Kec. Ngajum), Kidal (Kec. Tumpang), Wonoayu (Kec. Wajak), Sumber Bening, Srigonco, Pringgodani (Kec. Bantur) boleh disebut mewakili desa tertinggal yang jauh dari laut. Masyarakatnya miskin karena umumnya tidak mempunyai lahan perkebunan sendiri dan menjadi buruh harian lepas yang bekerja di perkebunan cengkeh, coklat dan kopi serta merawat tanaman tebu atau menjadi buruh di ladang. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur yang menelantarkan desa tertinggal, seharusnya malu jika dalam lima tahun kedepan tidak berhasil mengentas desa dan masyarakatnya dari kemiskinan dan menjadikannya sejahtera sesuai amanat Parasamya Purnakarya Nugraha.
Sebagai provinsi Agro-Maritim, secara geografis, geo ekonomi dan geo politis, Jawa Timur mengabaikan potensi laut atau maritim. Akibatnya kantung-kantung kemiskinan, wilayah desa tertinggal mendominasi wilayah pesisir. Padahal dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, 22 daerah diantaranya memeiliki sumber kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi ekonomi di Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali dan Samudra Indonesia adalah bagian wilayah Jawa Timur yang masih dilihat sebelah mata.
Pakem landbase oriented yang dianut Pemrprov Jawa Timur terbukti tidak mampu memperkecil disparitas wilayah di semua sektor perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu menyeimbangkan pembangunan darat dan laut dan menjadikan potensi maritim sebagai primemover dengan mengusung blue economy sebagai lokomotif pembangunan. Ambil contoh Kabupaten Banyuwangi yang berhasil melesatkan perekonomiannya dan memikat sejumlah investor dalam waktu hanya dua tahun, berawal dengan memaksimalkan potensi pelabuhan, perikanan dan wisata bahari yang mendapat dukungan political will yang kuat.
