Jakarta, Bhirawa.
Partai oposisi PKS menyatakn kegembiraan nya, menanggapi “marah” nya Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet beberapa hari yang lalu. Sebab, kata PKS, isi marahnya Presiden sudah disuarakan PKS sejak beberapa bulan lalu.
“Saya senang dengan marahnya Presiden Jokowi. Sebab isi marahnya, sesungguhnya sudah kami suarakan sejak beberapa bulan lalu. Jadi kami merasa tersakiti oleh pak Jokowi,” tutur Jazuli Juaini anggota DPR RI (PKS) dalam dialektika demokrasi ber tema “Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?”, di pressroom, Kamis(2/7). Hadir sebagai nara sumber anggota Komisi XI DPRRI Misbakhun (Golkar) dan anggota Komisi IX DPRRI Saleh Partaona Daulay (PAN).
Jazuli Juaini melihat, marahnya Presiden benar-benar serius. Karena isi marahnya itu, ditulis lalu dibaca. Hal itu menunjukkan bahwa marahnya serius. Kemudian dijadikan entry- point bakal ada Reshuffle Kabinet. Itu hak prerogratif Presiden. Karena PKS oposisi, tidak elok jika ikut-ikutan intervensi reshuffle. Yang penting, siapapun yang akan masuk menjadi Menterin bisa menjawab tuntutan rakyat.
“Kemarahan itu harus ada tindak lanjut implementasinya. Kalau marah doang tanpa tindak lanjut, orang akan menyimpulkan hanya “gimmick” politik. Jika marah ada tindak lanjutnya, maka isu gimmick akan terbantahkan dengan sendirinya,” jelas Jazuli Juaini.
Saleh Partaonan Daulay dari PAN secara tersamar membela Menteri Kesehatan dari serangan isu bakal kena reshuffle. Atas tudingan serapan anggaran di KemenKes terlalu kecil, hanya 1,53 % saja dari APBN yang diberikan yakni Rp75 triliun. Padahal, APBN yang dikucurkan ke KemenKes hanya Rp25,7 triliun.
“Semula, usulan anggaran KemenKes, memang mau dikasih Rp75 triliun. Tetapi usulan tadi dirubah menjadi hanya Rp69 triliun. Lalu disetujui KemenKeu hanya Rp25,7 triliun. Itupun masih dalam proses revisi DIPA. Begitu laporan terakhir ke kita kemarin. Jadi kalau Presiden mengatakan KemenKes dikasih Rp75 triliun, tapi penyerapan cuma 1,53 %, itu tidak betul. Karena anggaran yang disetujui hanya Rp25,7 triliun. Itupun baru cair Rp345 miliar saja, dari total Rp25,7 triliun,” sanggah Daulay.
Menurut Daulay, reshuffle adalah hak prerogratif Presiden. Namun demikian, Presiden harus mendengar suara rakyat.Karena rakyat adalah target dan sasaran dari program pembangunan. Apa yang dilakukan pemerintah sampai sejauh ini belum maksimal, seperti yang diharapkan oleh rakyat. Pembagian sembako belum merata, ada yang dapat sampai 3/4 kali. Mulai bantuan presiden, bantuan menteri, bantuan Pemda. Tapi masih banyak yang belum pernah dapat sekalipun, padahal fakta, semestinya mereka mendapat hak bantuan.
Menanggapi kemarahan Presiden yang dikaitkan dengan reshuffle, Misbakhun berujar; Reshuffle sepenuhnya kewenangan Presiden. Para pembantu presiden yakni Menteri Menteri tentunya sudah menjalankn visi-misi Presiden. Apakah para menteri bisa merasakan getaran hati Presiden ? Harus dicari orang yang bener-bener yang bukan hanya mengerti bahasa yang tersirat. Bahasa tubuh juga harus dimengerti termasuk bahasa kalbu nya pak Jokowi. (ira)
