Ratusan PNS kota ikuti sosialisasi kenaikan pangkat. [wiwit agus pribadi/bhirawa]
Dalam rangka optimalisasi proses pembinaan dan pengembangan pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengundang narasumber Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg II BKN Luluk Budijati dan Analis Kepegawaian Madya Kanreg II BKN Ruseno, dalam acara Sosialisasi Pra Verifikasi Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2022, di Puri Manggala Bhakti.
Selain itu, sebagai sarana penyampaian hasil evaluasi proses verifikasi kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021 bagi PNS yang menjadi kewenangan wilayah kerja Kanreg II BKN juga sebagai sarana pembahasan persiapan proses verifikasi kenaikan pangkat periode 1 April 2022 bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Hal itu disampaikan Kepala BKPSDM Wahono Arifin, Kamis (2/12).
Dibagi dalam dua sesi acara, sosialisasi ini diikuti sebanyak 200 orang pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun materinya kebijakan pemerintah mengenai proses pembinaan dan pengembangan pola karier PNS, hasil evaluasi proses verifikasi kenaikan pangkat periode-periode sebelumnya dan mekanisme teknis proses verifikasi kenaikan pangkat pada periode 1 April 2022.
Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda drg. Ninik Ira Wibawati menyambut baik giat ini. Menurutnya Pemkot Probolinggo melalui BKPSDM telah berupaya memberikan pelayanan seoptimal mungkin terkait proses perencanaan jenjang karier PNS, mulai dari proses perencanaan kebutuhan pegawai sampai dengan proses pensiun.
“Saya ingin menegaskan bahwa semua pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPSDM, termasuk dalam hal pengurusan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat lainnya tidak dipungut biaya sedikitpun, dikarenakan semua biaya pelaksanaan proses administrasi kepegawaian tersebut telah dibebankan pada APBD Kota Probolinggo,” jelasnya.
Ia menyampaikan tantangan yang dihadapi PNS ke depan semakin besar, sebut saja perkembangan teknologi yang semakin canggih. “ASN harus berorientasi melakukan terobosan-terobosan, inovasi. Tidak menutup kemungkinan tahun-tahun ke depan tidak bekerja seharian di kantor, namun dilakukan secara mobile,” tuturnya.
Ia pun menyelipkan beberapa pesan pada segenap ASN yang hadir dalam forum itu, diantaranya ASN untuk bisa menjaga komitmen dan motivasi kerja. Menjadi seorang birokrat yang bermoral dan beretika, menjadi teladan, baik di lingkungan tempat kerja maupun masyarakat.
Dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme kerja dengan senantiasa belajar dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki.
Mengembangkan budaya saling mengingatkan dan mempererat tali silaturahmi antar ASN. Juga mampu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan zaman serta tidak cepat bosan, berpuas diri dan bangga dengan apa yang dimiliki saat ini.
Menurutnya pemerintah telah memberikan perhatiannya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN saat ini cukuplah besar. Untuk itu, ia berharap ASN mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat adalah ASN yang profesional, bermoral, bersih, beretika dan menjadi pengayom masyarakat.
“Jangan jadikan faktor usia sebagai alasan untuk malas berkarya, saya yakin dengan bekerja sama, kita mampu melaksanakan tugas-tugas. Bersama kita bisa, menuju Kota Probolinggo Hebat dan Handal,” tandasnya.
Untuk mewujudkan komitmen bersama reformasi birokrasi di pemerintah daerah, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengikuti Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang digelar oleh Kemenko Polhukam secara daring.
Seminar yang mengusung tema Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ini diikuti oleh seluruh, gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Arif Mustofa menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan dalam rangka menciptakan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional.
Hadir sebagai pembicara utama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh.Mahfud MD, mengutarakan pentingnya komitmen pemimpin daerah untuk menghadirkan reformasi birokrasi di masing-masing wilayah pemerintahannya.
“Setiap perubahan selalu harus dimulai dari komitmen pemimpin, tanpa komitmen, para pemimpin dan pimpinan adalah mustahil terjadi perubahan,” jelas Menko Polhukam itu.
Menegaskan pernyataan Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga menjabarkan komitmen Presiden Jokowi Widodo dalam reformasi birokrasi dan pembangunan SDM yang tertuang dalam 5 prioritas kerja presiden tahun 2019-2024.
“Seorang presiden terpilih yang diprogramkan menjadi 5 skala prioritas program kerja, salah satunya adalah reformasi birokrasi, juga terkait dengan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia,” terang mantan Menteri Dalam Negeri tahun 2014-2019 itu.
Adapun 5 skala program presiden diantaranya adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Habib Hadi juga sependapat bahwa sebagai pemimpin daerah harus mengusahakan terwujudnya reformasi birokrasi salah satunya melalui inovasi pelayanan masyarakat.
“Kehadiran pemerintah dalam melayani sehingga kita harus mempunyai terobosan-terobosan inovasi untuk bisa menunjukkan mutu kualitas dari SDM ASN ini,” tambah Habib Hadi. [wap]
