Pemkab Bojonegoro Gelar Worshop BUMD

Wakil Bupati Bojonegoro berkenan menyaksikan beberapa kegiatan kerja yang telah dilakukan oleh PDAM Bojonegoro di antaranya perbaikan instalasi air untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada pelanggan. [bas/bhirawa]

Bojonegoro, Bhirawa
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop penyusunan pedoman umum kinerja BUMD di Ruang Pertemuan PDAM Bojonegoro, Kamis (23/4).
Kegiatan workshop tentang panduan kinerja BUMD dengan peserta adalah seluruh BUMD di Kabupaten Bojonegoro antara lain PD BPR, PD Pasar, PDAM,  PT. Griya Dharma Kusuma (GDK), PT. Bangkit Bangun Sarana (BBS) dan PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS). Narasumber dalam kesempatan ini adalah dari Badan Diklat Surabaya yang sebelumnya pernah menduduki jabatan di BPKP yakni Bapak Kustoro dan Yuli Winanto.
Kegiatan workshop ini nantinya akan menyusun panduan umum kinerja BUMD yang direncanakan akan digelar kurang lebih 12 hari. Untuk menentukan instrumen salah satunya adalah penilaian kinerja BUMD sehingga akan diketahui perkembangan masing-masing BUMD ke depan. “Dengan adanya kegiatan ini akan semakin meningkatkan kinerja di seluruh BUMD itu sendiri,” ungkap Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro, Helmy Elisabeth.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kesempatan ini khususnya adalah BUMD yang berada dinaungan Pemkab Bojonegoro.
“BUMD dewasa ini memiliki banyak persaingan salah satunya adalah dibidang jasa perhotelan seiring dengan perkembangan jaman, makanya diperlukan upaya inovasi yang luar biasa. Untuk meningkatkan kinerja ini diperlukan regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan yang semakin maju,” ujarnya.
Karena BUMD ini sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang positif untuk Bojonegoro. Secara khusus kepada para narasumber dan pendamping Wabup berpesan dalam menyusunan regulasi tentang BUMD ini harus pasti dan objektif. “Sehingga penilaian nantinya akan pasti dan tidak ada manipulatif, BUMD kita harus profesional dan transparan dalam pengelolaannya sehingga akan makin berkembang,” pungkasnya.
Ditambahkan, Wabup di masing-masig BUMD agar bisa menjaga dan menciptakan sistem yang kondusif minimal di internal BUMD itu sendiri, sekali waktu diperlukan braindstorming  dan pembahasan internal untuk memajukan BUMD. Sehingga semua bisa riil dan transparan, kondisi BUMD kita aman dan baik-baik saja, baik dalam maupun hubungan antar BUMD. [bas]