Dinas Pendidikan Kab Probolinggo ajukan 3 ribu PPPK. [wiwit agus pribadi]
229 Guru PNS Pensiun Sejak 2020
Probolinggo, Bhirawa
Kebutuhan tenaga pendidikan (guru) di Kabupaten Probolinggo cukup banyak. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo tahun ini mengajukan sekitar 3 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Baik itu untuk Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada saat ini.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi saat dikonfirmasi, Senin (11/1) mengatakan, informasi soal tahun ini tidak ada rekrutmen formasi guru CPNS, menjadi perhatian serius, sehigga diajukan sekitar 3 ribu PPPK untuk GTT dan PTT di lingkup pendidikan kabupaten Probolinggo.
Rozi menjelaskan, pengajuan itu bukan tanpa alasan. Mengingat, kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Probolinggo masih cukup banyak. Selama ini tenaga pendidik banyak dibantu oleh GTT. Ada sekitar 2.300 GTT di Kabupaten Probolinggo yang membantu proses pendidikan di Kabupaten Probolinggo.
“Kekurangan guru (ASN) di Kabupaten Probolinggo, sementara bisa teratasi dengan GTT. Karena itu, kami ajukan 3 ribu untuk PPPK dari GTT dan PTT,” ungkapnya.
Menurut Rozi, kekurangan tenaga pendidik (ASN) tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Karena itu pemerintah pusat, tahun ini rencana mengangkat 1 juta PPPK. Harapannya, dari 1 juta itu, sekitar 3 ribu PPPK diperuntukkan GTT/PTT di Kabupaten Probolinggo.
Meski demikian, dikatakan Rozi, GTT di Kabupaten Probolinggo tak semuanya bisa mendapatakan PPPK. Sebab, untuk lolos guru PPPK ada tahap seleksi. Tetapi, peluang GTT untuk bisa lolos PPPK masih terbuka. Mengingat, usia maksimal untuk ikut PPPK adalah 54 tahun. Persyaratannya banyak, mulai sarjana. Kemudian yang bersangkutan juga tercatat di Dapodik, jadi lengkap persyaratannya.
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2019 lalu kembali kekurangan ratusan guru. Pasalnya, tahun itu ada sekitar 229 guru PNS yang pensiun, sehingga Pemkab berharap segera ada kepastian soal PPPK. Di Kabupaten Probolinggo ada sekitar 2.500 guru PNS yang didominasi guru SD. Tiap tahunnya pasti ada guru PNS yang pensiun. Tahun 2019 ada sekitar 229 guru PNS yang pensiun maka jumlah guru semakin berkurang.
“Kalau melihat dari NIP, ada 229 guru PNS yang pensiun. Belum termasuk guru yang mengalami musibah meninggal,” katanya.
Tahun lalu Pemkab melakukan terobosan dengan pengangkatan guru honorer menjadi SK Bupati. Dan, tahun ini pihaknya tidak bisa mengadakan rekrutmen tenaga guru SK Bupati karena ada program dari pemerintah berupa PPPK. Rozi berharap PPPK itu bisa segera ada kepastian. Sehingga, bisa menutupi kekosongan guru di sejumlah lembaga.
“Selama ini, kekurangan guru PNS di lembaga pendidikan dibantu guru honorer SK Bupati. Kini, kami menunggu kepastian dari pemerintah pusat soal pengumuman PPPK,” terangnya.
Dengan adanya pengumuman PPPK, dikatakannya, nantinya bisa memberikan ruang pada calon guru untuk ikut mendaftar. Sehingga, kekosongan dan kekurangan guru yang terjadi di sejumlah lembaga, dapat teratasi. Tetapi, semua itu masih melihat jatah PPPK dari pusat untuk Kabupaten Probolinggo.
“Kami masih menunggu petunjuk dan aturan yang jelas soal PPPK. Termasuk kuota atau jatah PPPK yang akan diterima, namun kami sudah mengajukan 3 ribu PPPK dari unsur GTT dan PTT,” tandasnya. [wap]
