Kabag Organisasi Puguh Wardoyo (kiri) mendampingi Staf Ahli Prio Andoko dan Asisten III Setdakab Kurrotu Aini pada acara rakor pembangunan dan evaluasi ZI-WBK-WBBM, selasa (17/5). [sawawi/bhirawa]
Pemkab Situbondo melalui Bagian Organisasi menggelar rakor (rakor) pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (17/5).
Hadir diantaranya sebagai pemateri rakor, Kabag Organisasi Puguh Wardoyo, Staf Ahli Prio Andoko serta Asisten III, Kurrotu Aini. Sementara peserta rakor diikuti oleh perwakilan OPD, RSUD dan instansi terkait se-Kabupaten Situbondo.
Menurut Kabag Organisasi Pemkab Situbondo, Puguh Wardoyo, pihaknya mengadakan rakor persiapan penilaian dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 yang notabene merupakan kegiatan tahunan sebagai penilaian Kemenpan-RB. Dalam kegiatan ini, aku Puguh, pihaknya mengadakan pengisian lembar kerja evaluasi ZI-WBK-WBBM.
“Tujuannya, setiap unit kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik bisa melayani secara optimal. Selain itu, unit pelayanan publik dan Pemkab dapat menekan atau menghindari terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” beber Puguh.
Masih kata Puguh, dalam kegiatan tersebut pihaknya meminta agar OPD membangun enam manajemen perubahan. Diantaranya, sebut dia, peningkatan kualitas pelayanan publik, area pengawasan, deregulasi, manajemen SDM, area tata laksana serta organisasi.
“Harapannya nanti yang dibagun dapat mewujudkan dua tujuan yang dimaksud. Ini sangat penting untuk dipahami semua OPD dan Pemkab untuk mewujudkan unit kerja ZI-WBK-WBBM. Sebab sampai sampai saat ini sejak 2018-2022 belum pernah ada unit kerja yang meraih predikat tersebut,” ujar Puguh.
Ada beberapa kendala utama sehingga sulit untuk meraih capaian itu, sambung Puguh, yakni saat ini belum dikembangkan internalisasi ZI-WBK-WBBM kepada seluruh personil mulai pimpinan OPD hingga staf. Bahkan hingga office boy (OB) hingga kalangan satpam juga belum pernah dilakukan.
“Maka dari itu harus direncanakan grand design oleh pimpinan, sehingga akan terbangun desain save belonging,” papar mantan Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Situbondo itu.
Puguh juga merinci, saat ini untuk pelaksanaan ZI-WBK-WBBM harus dilakukan oleh seluruh perangkat daerah yang sebelumnya berjumlah 48 perangkat daerah dan kini menjadi 44 perangkat daerah, termasuk 17 kecamatan se-Kabupaten Situbondo.
Puguh menilai, pelaksanaan ZI-WBK-WBBM merupakan cerminan pembangunan Situbondo untuk mendukung visi misi Bupati yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tangguh.
“Ini harus didukung oleh terpenuhinya indeks prestasi dan nilai SAKIP, dimana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan nilai. Yang semula bernilai B bisa beranjak menjadi BB dan nilai A menjadi nilai AA,” pungkas Puguh. [awi.dre]
