Pemkot Batu Konsultasi R-APBD ke Gubernur

Kota Batu, Bhirawa
Para Pimpinan DPRD dan perwakilan fraksi DPRD Kota Batu mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (18/11) kemarin. Kedatangannya melakukan konsultasi kepada gubernur terkait pembahasan RAPBD 2016 Kota Batu yang terancam molor.
“Kita ingin menyampaikan situasi dan kondisi pembahasan RAPBD Kota
Batu ke Gubernur. Kami ingin meminta petunjuk Gubernur agar penetapan APBD Kota Batu tahun 2016 ini bisa tepat waktu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Hari Danah, Rabu (18/11).
Diketahui, beberapa kali penyelenggaraan Rapat Paripurna di DPRD Kota Batu mengalami kegagalan. Baik itu Paripurna tentang pembahasan KUA PPAS 2016 hingga Paripurna pembahasan RAPBD 2016. Terakhir kali, rencana Rapat Paripurna DPRD Kota Batu dengan lima agenda rapat pada Selasa (17/11) juga terpaksa ditunda.
Dua di antara lima agenda tersebut adalah penetapan nota kesepakatan KUA PPAS 2016, dan pelemparan RAPBD 2016 dari Eksekutif. Ditambahkan Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Eddi Purnomo, untuk melakukan pembahasan RAPBD 2016 yang dilempar eksekutif, pihaknya membutuhkan minimal waktu 10 hari. Itupun anggota dewan harus siap bekerja lembur. Artinya, ketika ada bahasan yang kurang jelas dan harus memanggil SKPD, maka merekapun membutuhkan waktu lebih banyak lagi.
“Padahal ditargetkan pembahasan RAPBD 2016 ini sudah harus rampung pada akhir bulan November ini. Untuk kemudian kita bisa menyerahkannya ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi Gubernur,” ujar Cahyo. Dengan target di atas, maka saat ini hanya menyisakan waktu 2 pekan untuk membahas RAPBD 2016 dari eksekutif. Namun hingga saat ini Legislatif belum menerima Rancangan APBD 2016 dari eksekutif.
Terpisah, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, mengatakan bahwa pihaknya memiliki alasan kuat untuk menunda pelaksanaan Rapat Paripurna tentang RAPBD 2016. Walikota bersama Wakil Walikota menginginkan adanya sinkronisasi antar SKPD dalam menjalankan APBD tahun 2016 nanti.
Punjul mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya telah memanggil 3 SKPD secara khusus. Ketiga SKPD itu adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Humas. Mereka dirandom untuk menjelaskan program
kegiatan mereka yang dipersiapkan dalam pembangunan di tahun 2016.
“Dan ternyata, belum ada sinkronisasi di antara ketiga dinas di atas. Demikian juga upaya untuk mensinkronisasi juga kita lakukan kepada SKPD yang lain, terutama SKPD yang besar. Karena itulah kita kemarin (17/11) menunda rapat Paripurna bersama DPRD,” ujar Punjul. [nas]