Wali Kota Malang, Sutiaji
Adanya intruksi tahun 2024 bahwa perekrutan guru tidak tetap (GTT) atau honorer dihapuskan dari pemerintah pusat, Pemkot Malang, berharap pemerintah pusat juga menerima aspirasi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan ini.
Aspirasi yang dimaksud itu adalah, dengan memprioritaskan GTT untuk segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji beberapa waktu lalu.
Menurut Sutiaji di saat daerah-daerah sudah tertata sehingga kebutuhan akan guru itu sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.
“Ya tolong itu dipertimbangkan, nanti diangkat menjadi P3K (PPPK). Sebelum ada kebijakan, dari pemerintah pusat,”tukasnya.
Pihaknya meminta sebelum ada kebijakan dianalisa soal kebutuhan dan rasio antara siswa dan guru dalam sistem Merdeka Belajar. Jika memang dibutuhkan maka GTT itu harus diangkat menjadi PPPK.
“Kita mengutamakan dan memprioritaskan yang GTT, untuk diangkat menjadi PPPK. Alasannya karena dia mempunyai kompetensi yang sudah bisa diukur oleh kepala sekolah. Kan sifatnya PPPK itu kan kontrak, kalau nanti tidak memenuhi ya tidak diperpanjang (kontraknya),” ujarnya Sutiaji.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 2000 orang GTT yang belum diangkat menjadi P3K.
“Jika perekrutan GTT diberhentikan tentunya kita kesulitan karena guru itu setiap bulan yang pensiun banyak. Berarti nanti kalau ada yang pensiun tidak diisi oleh GTT, ya otomatis akan banyak guru yang merangkap,” ujarnya.
Akan tetapi jika ada kebijakan penghentiaan perekrutan GTT diterapkan, maka Disdikbud akan mencoba mengoptimalkan tenaga yang ada.
“Sekarang dengan Merdeka Belajar ini murid tidak perlu ditungguin guru, mereka juga bisa belajar sendiri guru hanya sebatas memantau. Bahkan sekarang itu kan bahan ajar tidak harus guru, murid juga menjadi bahan ajar. Ini yang membuat seorang guru harus kreatif, selalu belajar, dan mengikuti perkembangan zaman,” kata dia.
Meski begitu, ia memastikan bahwa sekitar 2000 GTT itu tetap diberi tanggung jawab karena tenaganya memang dibutuhkan dan sudah diangkat GTT oleh kepala sekolah.
“Mereka sudah masuk di dalam Dapodik. Sebnrta sudah dikaji kompetensinya, mereka sudah terukur, dari segi ijazah mereka juga sudah memenuhi,” ujarnya.
Sementara guru honorer yang saat ini sudah diangkat menjadi P3K sekitar 900an. Menurut Suwarjana, hal ini masih belum memenuhi target karena pagunya 1200.
“Ini baru tahap satu dan dua, untuk tahap ketiga ini kan belum ada SK, katanya sudah penempatan tapi juga belum ada SK resmi dari pusat,” katanya.
Untuk 2000an guru yang belum terangkat menjadi P3K, saat ini mereka mengisi di sekolah-sekolah yang memang kekurangan guru karena pensiun.
“Kan setiap bulan guru itu pensiun paling sedikit 10 orang, rata-rata di SD. Karena jumlah PNS nya yang banyak di SD, kan kita punya 195 Negeri, sementara SMP hanya punya 30 sekolah,” tandasnya. [mut.ina]
