Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Panggil Purnawirawan Polri dan Sembilan Saksi

Rumah Kontraktor langganan Hasan saat di geledah KPK. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemeriksaan terhadap sepuluh saksi terkait pengusutan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hari ini Selasa (15/2) di Polres kota Probolinggo.

Kesepuluh saksi tersebut yakni, Purnawirawan Polri, Sumardji; mantan Camat, Suharto; Ibu Rumah Tangga (IRT), Usdayati; mantan Anggota DPRD Probolinggo, Hasyim bin H Aliwafa; Kadisnakertrans Pemkab Probolinggo, Dody Nur Baskoro; Sekretaris Dinas Perikanan Pemkab Probolinggo, H Saleh.

Kemudian, empat pihak swasta, Imasah Fandi R Putra, Herry Budiawan, Moh Hafidli serta Hasan. Mereka bakal diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah di Polres Probolinggo. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho’im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU.

Sebelumnya Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sugito, Politikus NasDem tersebut diperiksa terkait kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Probolinggo dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Pemeriksaan saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Selain Sugito, penyidik juga memanggil 11 saksi lainnya yakni, enam Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sulung Kusumayadi Setyawan; Nuzulhudan; Mariono; Hengki Cahjo Saputro; Asrul Bustami; dan Rusiadi. Kemudian, seorang pedagang, Badriati; pihak swasta, Sutanto dan Moh Nurhidayat; Ibu Rumah Tangga, Titik Hidayati; serta Pensiunan PNS, Prijono. [wap.dre]

Tags: