Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra Dermawan
Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra Dermawan
Kiprah Kombes Pol Budi Indra Dermawan di bidang lalu lintas (Lantas) Polri sudah tidak diragukan lagi. Melalui dedikasinya terhadap Polri, pihaknya pernah meraih penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden RI, Joko Widodo.
Capaian luar biasa itu diakui Budi merupakan sebuah apresiasi baik yang diberikan Presiden RI kepadanya. Sebab, penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang memiliki masa kerja dalam dinas selama 24 tahun secara terus-menerus tanpa cacat.
“Penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya ini saya peroleh saat menjabat Dirlantas Polda NTB 2017 silam,” ucap Budi.
Perwira menengah Polri yang kini menjabat sebagai Dirlantas Polda Jatim ini mengaku sudah berdinas di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan jabatan yang diembannya tidak pernah lepas dari bidang lalu lintas yang sampai saat ini masih tersemat dalam dirinya.
“Dulu di Polda NTB menjabat sebagai Dirlantas. Kini berdinas di Polda Jatim, masih dipercaya mengembang tugas dan jabatan sebagai Dirlantas,” ungkapnya.
Alumnus Akpol 1992 ini mengaku siap merubah kultur berlalu lintas di Jatim. Seringnya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) maupun fatalitas laka lantas di wilayah Jatim diakibatkan adanya kultur berlalulintas yang kurang baik. Kultur tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda dua maupun roda empat.
“Karena dekat, maka tidak pakai helm. Jalan sepi maka ngebut. Kultur semacam ini banyak terjadi di Indonesia. Maka perlu diubah dengan cara proses penegakan hukum agar memberikan efek jera bagi para pelanggar,” ucapnya.
Menurutnya, penegakan hukum itu bukan semata-mata untuk menakuti masyarakat. “Penegakan hukum dengan cara tilang, ini sebagai peringatan agar berhati-hati di jalan raya dan mengurangi risiko fatalitas kecelakaan saat berkendara,” tegasnya.
Selain upaya preventif melalui sosialisasi tertib berlalulintas, pria kelahiran Semarang ini menjelaskan beberapa cara penegakan hukum dilakukan. Misalnya dengan menggelar operasi lalu lintas seperti saat ini melalui Operasi Zebra Semeru.
Selain itu juga menggunakan speed gun (alat pengukur kecepatan) yang telah dioperasionalkan di jalan tol. “Penindakan menggunakan speed gun ini berdampak positif. Jika biasa kecepatan tinggi di jalan tol, sekarang sudah berkurang,” pungkasnya. [bed]
