Oleh :
Suwanto
Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fak. Adab & Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga dan PPs Pend. Kimia UNY
Gelombang pro dan kontra terkait sekolah sehari penuh atau full day school yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terus menghujam. Memang sangat wajar jika wacana kebijakan pemerintah menuai pro dan kontra. Apalagi kebijakan tersebut mengarah ke sektor sensitif seperti halnya pendidikan. Di sini memerlukan kedewasaan sikap dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersikap positif dan berpikir arif. Realitas pengalaman selama ini berkata, bahwa sebaik apapun kebijakan untuk mengatasi berbagai problem pendidikan nasional sangatlah berpotensi menuai polemik. Oleh karenanya, pihak pemerintah jangan gegabah dalam meramu kebijakannya. Setiap kebijakan harus dipertimbangkan matang dan direncanakan sebelumnya.
Sikap penolakan masyarakat terhadap full day school seharusnya menjadi menjadi pertimbangan pemerintah agar berhati-hati dalam melontarkan wacana. Perlu dicatat bahwa pemerintah melalui Mendikbud memang punya otoritas tinggi dalam mengatur arah kebijakan pendidikan. Namun, bukan berarti aspirasi rakyat diabaikan. Karena idealnya kebijakan disertai dengan kajian yang mendalam serta pertimbangan matang sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat. Bagaimanapun juga, instrumen vital untuk kesuksesan pelaksanaan full day school terletak pada masyarakat sebagai pelaku. Apa jadinya jika sejak awal, masyarakat tidak setuju terkait penerapan full day school, tentu akan berpengaruh buruk pada keberhasilan program full day school. Dan pada akhirnya siswa yang menjadi korban.
Banyak hal yang harus dipersiapkan sebagai prasyarat, jika memang ingin menerapkan full day school. Kurikulum yang terkonsep bagus; fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan merata; serta kualifikasi atau kompetensi guru yang mumpuni ialah sejumput elemen yang wajib dipersiapkan dengan baik. Padahal jika dilihat dari aspek kurikulum, Indonesia belumlah matang. Bongkar pasang kurikulun yang kerap terjadi membuat bingung guru dan orang tua. Belum lagi, masalah fasilitas sarana dan prasana sekolah yang belum merata. Lihat saja ada perbedaan mencolok antara sekolah di perkotaan dengan pedesaan. Apa jadinya, jika wacana sekolah full day menjadi kebijakan, tentu akan berpotensi gagal.
Intinya wacana full day school perlu dikaji ulang lebih mendalam terlebih dahulu. Karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Sebelum nantinya memang menjadi kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek. Harapannya ke depan tidak ada masalah yang timbul. Kemudian tak ada salahnya jika merenungi nasihat yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, bahwa untuk menerapkan sistem full day school perlu perencanaan yang cermat serta diimbangi dengan kegiatan kreatif dan berbudaya. Dengan itu diharapkan siswa bisa tumbuh menjadi pribadi yang unggul intelektual serta memiliki karakter dan berbudaya.
Hal lain yang patut ditegaskan yaitu bahwa sekolah full day tidak melulu berkaitan dengan jam belajar yang bertambah, akan tetapi juga elemen dasar lain wajib dipenuhi oleh pihak sekolah dan guru-gurunya. Fasilitas sekolah juga harus mendukung. Asupan gizi melalui makanan wajib dipikirkan. Guru yang terlibat harus kreatif dan inovatif. Janganlah sampai malah membuat bosan siswa.
Intinya, pelaksanaan sistem full day school tidak semudah membalikkan telapak tangan hanya dengan menambah jam pelajaran di sekolah. Kesuksesan full day school ini tentu amat ditentukan pada keterlibatan aktif antara guru, siswa, dan orang tua. Perlu ditekankan, full day school harus melalui mekanisme kajian mendalam serta persiapan matang dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kalau memang pemerintah serius akan menerapkan. Tetapi sekali lagi, jika sistem ini malah condong ke arah dampak buruknya yang lebih banyak, pemerintah tidak usah memaksakan untuk menerapkannya.
———– *** ————-
