Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat di konfirmasi awak media terkait pelaksanaan Pilkades serentak 2021. [Ihsan Kholil/Bhirawa]
Pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dipastikan akan berlangsung pada 20 Oktober 2021 mendatang.
Pilkades serentak tersebut akan digelar di 171 desa. 151 di antaranya yakni, Kepala Desanya akan habis masa jabatannya pada bulan Juni 2021. Kemudian, sisanya akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2021.
Pelaksanaan yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 membuat pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak sama seperti Pilkades sebelum-sebelumnya.
Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengatakan, di setiap desa nanti bisa terbentuk lebih dari satu TPS. Karena, nantinya tiap TPS hanya bisa menampung maksimal 500 pemilih saja.
“Jadi ya jumlah TPS nya menyesuaikan dengan jumlah pemilihnya berapa,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (18/5) kemarin. Kata dia, bertambahnya jumlah TPS juga akan diikuti dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat sebagai petugas. Baik petugas pengamanan, maupun petugas TPS. Akan hal itu, pihaknya melalui APBD telah mengalokasikan anggaran hingga sekitar Rp13 miliar.
“Untuk anggarannya dari APBD. Kita Siapkan 13 Miliyar,” ujarnya. Menurutnya, anggaran tersebut tidak seperti pelaksanaan pilkades sebelumnya. Pilkades yang di laksanakan di saat pandemi harus mematuhi protokol kesehatan.
“Iya, lebih banyak tahun ini, karena anggaran itu bukan hanya untuk pengamanan, tapi juga rapid test semua panitia,” tuturnya. Bupati Salwa menegaskan, pelaksanaan Pilkades ditengah pandemi tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak boleh terjadi kerumunan saat pencoblosan, oleh sebab itu, nantinya dibuat TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiap dusun.
“Untuk menghindari terjadi kerumunan, maksimal dalam satu TPS itu 500 pemilih, dan diatur jadwal pencoblosan nya, agar tidak bersamaan dan menimbulkan keramaian,” terangnya.
Bupati Salwa pun menghimbau agar seluruh masyarakat Bondowoso yang akan melaksanakan pilkades serentak untuk menaati aturan perundangan-undangan dan tetap menjaga kondusifitas.
“Jaga kondusifitas keamanan, agar tidak terjadi konflik dimasyarakat,” himbaunya. Orang nomor satu di Bondowoso itu pun berharap panitia melaksanakan secara profesional, terutama kejujuran dan keadilan yang menimbulkan masalah di masyarakat.
“Kepada panitia tolong dilakukan secara profesional,” harapnya. Tak cukup itu, Bupati Salwa meminta agar calon kepala desa yang masih menjabat saat ini tidak bisa mencalonkan kembali jika belum menyelesaikan laporan dari Anggaran Dana Desa.
“Kalau masih belum menyelesaikan tanggungannya, ya tidak bisa mencalonkan lagi,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hj. Haeriyah Yuliati, menambahkan, semua anggaran kegiatan Pilkades akan ditanggung oleh APBD.
Manakala ada pembiayaan dari DD/ADD hanya bisa untuk alokasi pengadaan prokes saja. “Di Perbup nya itu ada, DD/ADD hanya untuk pengadaan protokol kesehatan,” katanya.
Ditanya tentang kemungkinan rapid test antigen, Haeriyah mengaku bahwa rencananya nanti hanya petugas di setiap TPS yang akan dirapid antigen. “Iya nanti petugas di rapid antigen,” pungkasnya. [san]
