Foto: ilustrasi
Pasca RAPBD 2016 Jatim Minus Rp 800 M
DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana pengeprasan anggaran di tiap-tiap SKPD di lingkup Pemprov Jatim antara 25 persen hingga 30 persen menyusul posisi RAPBD 2016 yang minus hingga Rp 800 miliar, sangat disesalkan oleh pimpinan komisi di DPRD Jatim. Mengingat dengan pengeprasan anggaran tersebut otomatis belanja langsung yang menyentuh pada program kerakyatan ikut terimbas.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok menegaskan jika pihaknya belum mengetahui secara detail pemotongan anggaran antara 25 persen sampai 30 persen di tiap-tiap SKPD. Namun demikian dari hasil hearing Komisi B bersama mitra kerja, rencananya pengeprasan tersebut akan dilakukan per Juli mendatang. Sehingga tiap-tiap SKPD diminta untuk menyusun program-programnya kembali yang dipandang sangat prioritas.
“Jujur, kalau pemotongan anggaran itu benar-benar terjadi maka dipastikan SKPD tidak bisa bekerja maksimal lagi dan inovatif. Dan yang terpenting SKPD mitra Komisi B yang notabene rata-rata sebagai penguatan pangan di masyarakat Jatim akan ikut terpengaruh. Apalagi diketahui jika saat ini Jatim memiliki problem soal gula dan daging, yang artinya harus ada inovasi untuk menormalkan harga dua komoditas ini di pasaran,”tegas politisi asal PKB yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (21/6).
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D Hammy Wahjunianto. Menurut politisi asal PKS, pihaknya sangat menyesalkan pengeprasan anggaran tersebut. Pasalnya, selama ini mitra kerja dari Komisi D mendapatkan anggaran dari APBD 2016 murni sangat minim. Akibatnya pembangunan infrastruktur dan waduk atau embung yang diharapkan dapat mengantisipasi banjir saat musim hujan tidak dapat terealisasi. Sehingga dalam pembahasan PAPBD 2016 ini diharapkan ada tambahan anggaran. Tapi kenyataannya harus dipotong.
“Kami justru berharap pada pembahasan PAPBD 2016 ini mitra Komisi D mendapat tambahan anggaran.Tapi kenyataannya justru dipotong. Dan pemotongannya tidak tanggung-tanggung hingga mencapai dua digit. Inilah yang sangat kami sesalkan,”papar Hammy.
Tidak itu saja, pihaknya juga menyesalkan selama ini pimpinan komisi tidak pernah diajak bicara persoalan pemotongan tersebut. Padahal itu penting, karena komisi yang langsung berhubungan dengan mitra kerja dan lebih detail mengetahui persoalan di lapangan. “Memang saya melihat ada keanehan. Dalam masalah ini yang justru diajak bicara dengan eksekutif adalah pimpinan DPRD Jatim dan Ketua Fraksi. Padahal pimpinan komisi sangatlah penting karena mereka lebih tahu secara detail kondisi lapangan dan tiap-tiap SKPD. Ini karena kalau ada persoalan di lapangan, SKPD sambatnya langsung ke komisi bukan ke fraksi atau pimpinan DPRD Jatim,”tegas Hammy lagi.
Untuk itu, pihaknya bersama pimpinan komisi yang lainnya berharap tidak sampai ada pengeprasan anggaran. Kalaupun mentok untuk menutupi RAPBD 2016 minus, pemotongan cukup maksimal hanya 10 persen. Ini karena angka 25 persen cukuplah berat bagi SKPD untuk menjalankan programnya di masyarakat. [cty]
