Penjabat Bupati Jombang, Sugiat meninjau lokasi bencana tanah retak di Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jumat (08/03). (arif yulianto/bhirawa)
Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Sugiat bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan peninjauan ke lokasi bencana tanah retak di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jumat (08/03).
Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tanah retak akibat guyuran hujan deras terjadi di Dukuh Jumok, Dusun Semberlamong, Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Kamis (07/03). Sejumlah rumah mengalami kerusakan dampak peristiwa tersebut dan puluhan warga mengungsi.
Pj Bupati Jombang mengatakan, ada 12 KK terdampak bencana tersebut dan rumahnya sudah tidak mungkin bisa untuk ditempati, dan mengungsi ke tetangga sekitar.
“Saya meminta jangan di situ kalau mengungsi. Di tempat yang lebih aman lagi, sudah kita siapkan. Di balai desa, dan juga ada gedung PAUD yang belum digunakan. Itu bisa kita gunakan,” terang Sugiat.
Lebih lanjut kata Pj Bupati Jombang, Pemkab Jombang juga telah membuka dapur umum berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait baik dari Tagana, dinas sosial, BNPB, dan juga para relawan.
Kemudian soal rencana relokasi, kat Sugiat, mesti disiapkan dan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur.
“Untuk anggarannya bisa katanya. Tetapi lahannya, harus Pemda yang menyiapkan. Itu saya lihat tidak hanya 12 KK, lebih. Ada sekitar 60 (KK)di situ, karena sebelahnya itu juga pasti rawan juga, ditambah yang di bawah ada 40 (KK),” jelas Sugiat.
“Paling tidak kalau kita relokasi ada 100 KK. Nah itu kita butuh lahan dan juga mata pencahariannya dari warga itu kan rata-rata beternak. Apakah bisa di tempat relokasi baru. Dia juga tidak kehilangan pekerjaan. Mungkin kita siapkan itu,” ulas Sugiat.
Lebih lanjut dikatakan Pj Bupati Jombang, saat ini lahan yang ada adalah lahan eks HGU milik Perhutani.
“Ini nanti coba saya koordinasikan dulu. Kalau lahan aset Pemda kan ‘nggak’ ada, karena harus perlu lahan yang luas. Ini kan perlu kolaborasi, perlu komunikasi. Rencananya kita bicarakan,” ujar Sugiat.
“Mudah-mudahan dan harus ada solusi, karena kasihan,” tuturnya.
Lebih lanjut jelas Pj Bupati Jombang, terkait hal ini bisa juga menggunakan anggaran dana BTT jika telah ditetapkan sebagai tanggap bencana atau darurat bencana.
“Kita bisa menggunakan BTT dan dalam aturannya boleh,” jelasnya lagi.(rif)
