Jakarta, Bhirawa.
Pada Presidensi G-20 tahun 2022 nanti, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengusung 4 Isu prioritas. Untuk 4 Isu prioritas tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara G-20 untuk merumuskan kebijakan yang afirmatif dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Untuk dapat berpartipasi dalam pasar kerja, guna menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.
“Presidensi G-20 bidang Ketenagakerjaan yng dilaksanakan tahun depan, mengusung 4 tema besar sebagai prioritas,” ucap Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam acara Kick Off Employment Working Group (EWG) Indonesia G-20 Presidency 2022, Kamis (9/12).
Empat isu prioritas tersebut, pertama adalah Sustainable job creation towards changing world of work (penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja).
“Pada isu pertama ini akan mendiskusikan dan merumuskan suatu langkah kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis/usaha dan menciptakani inovasi bisnis yang resilien, berkelanjutan dan berkembang. Serta mendorong wirausaha dan UMKM sebagai salah satu instrumen kunci dalam penciptaan lapangan kerja,” jelas Anwar Sanusi.
Isu kedua, Inclusive labour market and affirmative decent Jobs for person with Disabilitas (pasar kerja yng inklusif dan affirmative, pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas).
“Untuk isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara G-20 danmerumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Untuk dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi,” lanjut Sekjen.
Isu ketiga, Indonesia akan mendorong dan merumuskan kebijakan bersama yng melibatkn aktif partisipasi masyarakat luas atau komunitas. dalam upaya mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, khususnya di wilayah ekonomi pedesaan.
Isu keempat, adaptive and Inclusive Labour Protection in the changing world of work (pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah.
“Untuk isu keempat, akan membahas lebih lanjut suatu langkah pelindungan bagi para pekerja digital dan sistem pengawasan efektif. Dengan pemanfaatan teknologi yang disebabkn perubahan dunia kerja,”jelas Sekjen. [ira]
