Angkutan pelajar di Kota Probolinggo kini terhenti. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Program seragam gratis di Kota Probolinggo dihentikan. Bahkan, kini pihak sekolah menyerahkan pembelian seragam kepada wali murid. Termasuk seragam olah raga dan batik. Sebelumnya angkutan pelajar yang disubsidi pemerintah kota juga dihentikan.
Sejumlah sekolah di Kota Probolinggo telah melaksanakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kini, banyak pelajar yang telah kembali belajar di sekolah. Namun, ternyata banyak yang tak berseragam. Terutama ketika mengikuti pelajaran olah raga. Seperti terlihat di SDN Sukabumi 10 Kota Probolinggo.
Sejak PTM dilaksanakan sekolah di Jl Mawar, Kota Probolinggo, itu tampak anak didiknya mengenakan pakaian berbeda – beda. Sejumlah siswa kelas II tengah mengikuti pelajaran olahraga, namun para siswa masih mengenakan seragam sekolah sebelumnya, yakni sekolah saat masih TK.
“Untuk seragam kami memang tidak menyediakan. Sesuai petunjuk Wali Kota terkait dengan sekolah gratis. Lantaran tak ada anggaran seragam, kami juga tidak bisa menarik iuran atau semacamnya untuk seragam,” ujar Kepala SDN Sukabumi 10 Mimik Dharmawati, Senin (20/9).
Maka terkait seragam, Mimik mengaku menyerahkan kepada setiap wali muridnya. Namun, ia memastikan kebutuhan utama agar siswa mendapatkan pembelajaran yang baik terpenuhi.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Moch Maskur menjelaskan, pada tahun 2018 ke bawah semua seragam dibebankan kepada wali murid. Mulai 2019, ada program sekolah gratis, temasuk seragam. Karenanya, pengadaan seragam difasilitasi pemerintah.
Namun, pada 2020 dan 2021 program ini mandek. Tidak ada lagi seragam gratis. Anggaran seragam gratis tergerus pandemi Covid 19. Dananya dialihkan untuk penanganan Virus Corona. Karenanya, untuk tahun 2020-2021 pengadaan seragam kembali diserahkan para wali murid.
“Untuk tahun 2022 kami akan upayakan untuk tetap memberikan seragam gratis,” ujar Maskur.
Menurut Maskur, anggaran untuk seragam siswa baru itu sebelumnya dialokasikan Rp4,2 miliar. Adanya kejelasan soal tidak adanya seragam gratis ini disambut baik oleh sejumlah wali murid. Salah satunya seperti diungkapkan Nurafniayti. Salah soerang wali murid asal Kelurahan/Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
Dia mengaku tidak keberatan bila harus mengeluarkan duit untuk membeli seragam untuk anaknya. Sebab, jika hanya berharap kepada pemerintah, dipastikan anaknya belum bisa mengenakan seragam. Hal itu bisa membuat anak tidak nyaman.
“Kami sebagai orang tua memang akan mengeluarkan uang lagi. Apalagi lagi saat ini (pandemi), keuangan keluarga juga sedang ditata dengan baik. Agar porsinya tetap seimbang. Namun, jika menyangkut anak, mau bagaimana lagi. Sebab, hal itu jadi tanggung jawab kami sebagai orang tua,” ujarnya.
PTM di tingkat SD-SMP di Kota Probolinggo, sudah diberlakukan. Namun, untuk angkutan pelajar belum dimanfaatkan. Bahkan, sejauh ini operasionalnya masih dihentikan.
Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin mengatakan, meski PTM sudah berlangsung, untuk angkutan pelajar belum difungsikan. Mengingat, kondisinya masih belum memungkinkan. Bahkan, saat ini sejumlah siswa yang mengikuti PTM, diatur dengan ketat oleh guru dan orang tuanya. Orang tua harus mengantarkan dan menjemput anaknya tepat waktu. [wap]
