Proyek Gagal Lelang Pengaruhi Kenaikan Silpa APBD Kota Batu

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat mengikuti Rapat Paripurna virtual DPRD tentang LKPJ APBD 2019 dari Rupatama Balai Kota Batu, Selasa (7/7).

Kota Batu, Bhirawa
Banyaknya anggaran yang tidak terserap dalam APBD 2019 membuat Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) mengalami kenaikan Rp39 miliar dibandingkan silpa tahun sebelumnya.

Hal ini diketahui dari Rapat Paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2019 yang digelar secara virtual, Selasa (7/7).

Kenaikan silpa ini di antaranya akibat adanya pelaksanaan proyek yang mengalami gagal lelang. Diketahui Silpa penggunaan anggaran tahun 2018 lalu senilai Rp271 miliar. Dan tahun ini Kota Batu mendapatkan silpa dari APBD 2019 sebesar Rp310 miliar.

“Adanya silpa ini dikarenakan adanya beberapa program yang tak terlaksana 100 persen,”ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, Selasa (7/7).

Di antara proyek yang tak terlaksana 100 persen di tahun 2019 adalah pembangunan hanggar pemadam kebakaran (PMK). Bahkan proyek yang lokasinya berada di belakang Balai Kota Batu ini terhentinya pembangunannya akibat gagal lelang.

“Pembangunan hanggar PMK ini mengalami gagal lelang di tahun 1019. Kemudian proyek ini dianggarkan lagi di tahun 2020 ini untuk lelang ulang, dan dilanjutkan dengan pembangunannya,” jelas Dewanti.

Selain proyek gagal lelang, ada juga beberapa program yang tak terealisasi, ataupun program kerja yang tak terlaksana optimal. Kemudian adanya pengalihan anggaran juga ikut menjadi faktor penyebab besarnya angka silpa.

Wali kota mencontohkan adanya dana senilai Rp100 miliar yang dialihkan ke dalam Biaya Tak Terduga (BTT). BTT ini diperuntukan urgensi siaga bencana, dan juga dicadangkan sebagai simpanan untuk pembangunan Pasar Besar Kota Batu.

Selain itu walikota juga berharap agar sisa anggaran yang ada juga bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu dana tersebut harus bisa digunakan secara efektif dalam program pemulihan perekonomian.

Untuk merealisasikan hal itu, walikota memerintahkan seluruh OPD agar menginventarisir program yang akan diarahkan pada pemulihan ekonomi. Dan dia memberi batas waktu agar inventarisir yang dilakukan bisa tuntas pekan depan.n [nas]

Tags: