Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib yang memimpin sidang paripurna. [rokim/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi atas nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2019. Fraksi – fraksi di DPRD Kab Gresik pertanyakan belanja yang meningkat.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra, Aldullah Munir, dalam PU mengatakan, meminta penjelasan yang logis. Tentang turunnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun anggaran yang sebelumnya sebesar Rp12,6 miliar, turun menjadi Rp10 ,7 miliar. Juga dana perimbangan yang turun secara drastis mencapai besaran Rp24 miliar, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Setelah perubahan APBD malah turun sebesar Rp1,6 miliar, perlu ada pejelasan yang gamblang mengenai persoalan itu.
Dana alokasi khusus juga mengalami penurunan cukup signifikan, dari semula Rp354 miliar, setelah PAPBD turun sebesar Rp22,4 miliar. Terutama alokasi dana khusus non fisik, sehingga perlu adanya penjelasan secara spesifik mengenai alokasi dana khusus non fisik peruntukannya.
”Menariknya, untuk kenaikkan belanja daerah hampir terjadi pada semua sisi. Antara lain terjadi pada peningkatan anggaran belanja dalam jumlah besar, belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp187,5 miliar. Belanja modal yang mengalami kenaikkan mencapai Rp100,7 miliar dari sebelumnya Rp561,4 miliar. Belanja barang dan jasa kenaikkan senilai Rp81 miliar. Dan belanja pembiayaan yang naik sebesar Rp237,9 miliar, atau naik 267% dari sebelumnya 88 miliar,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi PDIP, Mega Bagus Saputra menjelaskan, permasalahan utama pendapatan daerah. Selama ini, selalu berulang yaitu tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Tercermin dalam pendapatan daerah yang di dominasi oleh dana perimbangan sebesar Rp767 miliar, kami mendorong agar ketergantungan terhadap dana perimbangan harus dihilangkan meskipun secara bertahap.
Sidang Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi – fraksi di DPRD Kab Gresik.
”Potensi besar Gresik yang menjadi bidikan para investor yang berminat melakukan ekspansi bisnis properti dan properti multifungsi. Masih banyak perizinan yang perlu ditertibkan, seperti yang ada di Kawasan Industri Gresik (KIG). Banyak perusahaan yang sudah melakukan produksi padahal perizinannya masih pergudangan, padahal dampak untuk peningkatan PAD sangat besar. Namun belum digalih secara maksimal oleh pemerintah, bahkan terkesan membiarkan,” jelasnya.
Ditambahkan Ketua Fraksi Golkar, Asroin Widiyana, terkait belanja daerah memberikan beberapa pandangan. Untuk belanja modal berharap tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar, dapat direalisasikan secara proporsional. Artinya jika masih dimungkinkan adanya pergeseran dengan belanja yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung, untuk perbaikan jalan eks JPD yang rusak, normalisasi saluran air, normalisasi irigasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib yang memimpin sidang paripurna mengatakan, sidang paripurna lanjutan akan digelar pada Hari Kamis (1/8) besok. Untuk mendengarkan jawabapan bupati, setelahnya akan dibahas kembali. Pembahasan perubahan PAPBD 2019, di jadwalkan selesai Bulan Agustus sebelum purna tugas anggota dewan sekarang. [adv.kim]
