Tuban, Bhirawa
Era kepimpinan H. Fathul Huda dan Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si merupakan angin surga bagi para investor di Bumi Wali Tuban. Dimana pada era sebelumnya, para pemilik modal ini kesulitan berinfestasi di wilayah yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah ini.
Masuknya investor dan membuka industri tentu menimbulkan banyak dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif-nya diataranya permasalahan sosial, lingkungan hidup, dan kemiskinan. Khusus di Tuban, hadirnya industri belum mampu mengentaskan kemiskinan. Tidak jarang jika masalah itu menuai banyak kritik dari berbagai kalangan yang merasa prihatin dengan efek negatif industri.
Disampikan Bupati Tuban, H. Fathul Huda, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menjawab permasalahan dampak industrialiasi dengan tindakan dan perbuatan nyata. Bupati juga juga mengungkapkan beberapa program dari Pemkab akan menangkal dampak negatif dari keberadaan industri. “Pemkab sudah menjawab dengan perbuatan atau tindakan nyata,” kata H. Fathul Huda (13/8) saat dikonfirmasi Bhirawa.
Selama ia masih menjabat sebagai orang nomor wahid dibumi wali tuban, ia berjanji akan terus memerangi permasalahan atau dampak sosial tersebut. Bupati Huda mencontohkan, kalau biasanya industri juga dibarengi dengan maraknya prostitusi di sekitarnya.
Pemkab Tuban mengatakan kalau sudah menutup sejumlah lokasi prostitusi dan juga produksi arak di Kabupaten Tuban. “Jangankan prostitusi, Miras (produksi arak) pun akan kita kejar sampai ke akarnya, kita akan kerja sama dan akan kita bersihkan (dampak sosial yang ada),” janji Bupati Huda.
Sementara terkait dengan dampak lingkungan, Bupati Huda mengatakan sudah membagi perusahaan-perusahan yang berdiri di Tuban untuk melakukan penanganan lahan kritis. Yaitu dengan melakukan penanaman dan penghijaun di sana. “Ini diakui, kita dapat Adipura Kencana, satu-satunya kota industri yang dapat Adipura kencana adalah Tuban,” lanjut Mantan Pengusaha Batu Bara sebelum menjabat sebagai Bupati Tuban.
Sedangkan terkait kemiskinan, kendati saat ini tegolong masih tinggi. Akan tetapi sejak tiga tahun terakhir angkanya sudah menurun, yaitu dari 26 persen menjadi turun menjadi 18 persen. Pemkab mengaku akan menekan terus angka kemiskinan dengan berbagai program. “Pendapatan per kapita juga naik sebesar 5 persen, pada 2013 lalu menjadi 20 juta 450 ribu rupiah,” pungkas Bupati Tuban yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW NU Jawa Timur ini. [hud]
Caption foto : H. Fathul Huda (Bupati Tuban)
