Persebaya Surabaya, akan kembali memarakkan liga sepakbola nasional. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), “mengembalikan” hak tanding Persebaya pada forum kongres tahunan pertama (2017). Untuk sementara, Persebaya akan berlaga pada kasta Divisi Utama. Namun diyakini, tak lama (sekitar satu musim) akan promosi ke Liga Utama. Persebaya memiliki sejarah sebagai klub terbaik, serta melahirkan banyak pemain terbaik nasional.
Sebagai klub (perserikatan) yang “mendapingi” PSSI sejak pertama kali didirikan, Persebaya (dulu) juga memiliki “anggota” klub yang memiliki sekolah sepakbola. Rekrutmen pemain, dijumputi dari klub. Tetapi manajemen per-sepakbola-an nasional, telah berubah. Seluruh klub, termasuk yang dahulu perserikatan sepakbola daerah, wajib ditata secara profesional. Inilah yang menyebabkan banyak klub kelimpungan. Terutama problem gaji pemain dan pajak.
Keberlangsungan klub, kini sangat bergantung keuangan. Klub kaya dapat merekrut pemain dengan kualifikasi dan kompetensi memadai. Tak terkecuali mendatangkan pemain asing. Sehingga prestasi (peringkat dalam liga Indonesia) terdongkrak. Sebaliknya, klub miskin, setiap saat terancam degradasi, karena tidak mampu bersaing dalam prestasi. Persebaya, telah mengalami paceklik keuangan, prestasinya terus menurun. Lebih lagi manajemen yang tak akur.
Profesionalitas klub sepakbola, sesungguhnya bisa menjadi potensi bahaya untuk PSSI. Sebab, sebagian besar klub dikelola oleh tokoh daerah, terutama kerabat pejabat. Misalnya, anak kepala daerah menjadi manajer klub. Bahayanya, manakala biaya klub diambilkan dari APBD. Itu dilarang berdasar UU Nomor 24 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Karena kepala daerah harus menghidupi seluruh cabang olahraga secara sepadan. Bukan hanya sepakbola.
Anak pejabat daerah yang menjadi manajer klub di daerah, berpotensi menjerumuskan. Andai tidak menggunakan dana APBD, pembiayaan klub biasanya dimintakan “suap” dari beberapa rekanan pemerintah daerah. Beberapa manajer klub sepakbola asal Jawa Timur, terbukti berurusan dengan pengadilan Tipikor. Termasuk yang pernah meraih juara liga nasional.
Namun problem PSSI, bukan hanya pembiayaan klub, melainkan juga pembinaan suporter. Tak jarang, ulah suporter menyebabkan kerugian besar. Misalnya, denda yang harus dibayar oleh PSSI dampak dari pertandingan piala AFF 2016 yang baru lalu. Dua even di Jakarta (melawan Vietnam dan Thailand) menyebabkan dua kali denda, akibat ulah suporter. Denda yang harus dibayar sebesar US$ 65 ribu (sekitar Rp 870 juta).
Hampir seluruh klub, terutama yang ber-base camp di Jawa, mengalami problem koordinasi dengan suporter. Banyak suporter meregang nyawa karena tawuran, dicegat dan dihadang di perjalanan. Persija Jakarta, harus mewaspadai the-jak. Begitu pula Persebaya, mesti mengatur bonek-mania. Yang lain, Persela (Lamongan), dan Persis (Solo) wajib “men-dingin-kan” suporter ganas.
Tetapi tugas utama PSSI, adalah mendongkrak peringkat tim nasional (timnas). Itu hanya dengan satu jalan, yakni berprestasi pada ajang internasional. Yang terdekat, SEA Games 2017 di Singapura. Harus dipilih personel terbaik, serta pelatih yang matching (sesuai). Juga penggunaan teknologi selama berlatih. Boleh jadi, personel timnas Garuda pada AFF 2016, bisa diberangkatkan ke Singapura. Hanya diperlukan pelatih dan perubahan tak-tik.
Konon PSSI telah memiliki kandidat pelatih asal Spanyol (Luis Milla), atau Luis Fernandez (berkebangsaan Perancis tetapi kelahiran spanyol). Ini berarti akan terjadi perubahan tak-tik, terutama umpan-umpan pendek. Selama ini, timnas selalu ditangani coach asal Eropa barat, dengan tak-tik umpan lambung yang jauh. Diduga, pelatih Spanyol lebih sesuai dengan postur tubuh pemain nasional (yang rata-rata 173 sentimeter).
Masyarakat menunggu kinerja PSSI, mengharap timnas menjadi penglipur lara paceklik juara? Namun yang lebih penting, pemerintah (melalui PSSI) mesti menanam “ke-bangga-an” timnas dan iklim per-sepakbola-an nasional.
———- 000 ———–
