RUPS-LB Bank Jatim Tak Bahas Spin Off

(Hadi Sukrianto Resmi Mundur dari Komisaris)
Surabaya, Bhirawa
Kendati kalangan Pemprov dan DPRD Jatim akhir-akhir ini ramai membicarakan rencana spin off (pemisahan) Unit Usaha Syariah Bank Jatim. Namun PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) justru tidak menyinggung masalah tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Kantor BPD Jawa Timur, Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jumát (24/6).
Menurut Soeroso Dirut Bank Jatim, agenda  RUPS-LB Bank Jatim 2016 ada tiga, Pertama, pengembalian dana sinoman tahun buku 2015 ke cadangan umum. Kedua, perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti. Dan ketiga, pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan penggantinya.
“Komisaris independen Hadi Sukrianto mengundurkan diri dalam jajaran Dewan Komisaris. Dan RUPS-LB memutuskan penggantinya adalah Rudi Purwono,” ujar Soeroso didampingi komisaris independen Rudi Purwono usai menghadiri RUPS-LB.
Senada, Komisaris utama Bank Jatim, Heru Santoso menambahkan bahwa pergantian Hadi Sukrianto sebagai komisaris independen itu untuk perbaikan dan kemanfaatan yang lebih besar. “Bagi kami menolak kemudharatan itu lebih utama dibanding melakukan pembaharuan untuk kemaslahatan,” tegas Heru Santoso.
Sementara ditanya soal rencana Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Soeroso kembali menyatakan masih terus berproses sambil melihat kondisi keuanga APBD serta pemilik Bank Jatim maunya bagaimana? “Kalau pemilik belum memungkinkan ya kita akan mengikuti. Tapi yang yang jelas UUS sudah memberikan kontribusi keuntungan sekitar Rp.2,3 miliar tahun ini,” jelas mantan Dirut Bank UMKM Jatim ini.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan pada Senin (27/6) depan, pihaknya bersama Pemprov dan OJK akan membahas ulang perkembangan rencana spin off UUS Bank Jatim.
Pasalnya, kondisi keuangan APBD Jatim tidak memungkinkan melakukan penambahan modal. “Tergantung hasil pertemuan dengan OJK nanti, sebab Gubernur berusaha minta penundaan, padahal revisi keputusan OJK itu sulit,” dalih politisi PKB.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku akan meminta penundaan spin off ke OJK karena APBD Jatim 2016 minus Rp.1,5 triliyun dan  tanggungan serta cicilan dana cadangan Pilgub masih banyak. “Spin off masih didiskusikan tapi mungkin ditunda karena beberapa persyaratan baik permodalan maupun kelembagaan belum memadai,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo. [cty]