WBP saat proses perekaman e-KTP di Rutan Kelas I Surabaya, di Medaeng, Sidoarjo, Selasa (9/10). [abednego/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pileg) 2019.
Wujud kepedulian ini ditunjukkan dengan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk WBP di Rutan Medang. Perekaman e-KTP ini merupakan inisiatif pihak Rutan yang bekerjasama dengan Dispendukcapil Surabaya. Sebanyak 60 WBP antusias mengikuti perekaman e-KTP yang dilakukan di ruang kunjungan Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo, Selasa (9/10).
“Dalam waktu dekat ini masyarakat Indonesia akan memberikan hak suaranya dalam Pemilu 2019. Perekaman e-KTP ini dimaksudkan agar Warga Binaan Pemasyarakatan bisa memberikan hak suaranya pada Pileg dan Pilpres 2019,” kata Kasubsi Administrasi dan Perawatan Tahanan Rutan Surabaya Widha Indra Kusuma Wijaya, Selasa (9/10).
Widha menjelaskan, salah satu syarat wajib untuk dapat memberikan hak suara dalam Pemilu adalah masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dan syarat utamanya yakni setiap warga negara harus memiliki e-KTP, agar bisa masuk DPT dan memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019 mendatang.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan prima kepada WBP. Sehingga kami meminta Dispenduk yang jemput bola untuk melakukan pendataan dan perekaman e-KTP,” jelasnya.
Widha menambahkan, pihaknya ingin semua WBP bisa menyalurkan suaranya di Pemilu 2019 nanti. Sampai saat ini, tercatat ada 2.651 penghuni Rutan Kelas I Surabaya. Dari jumlah itu, sambung Widha, ada 1.879 yang merupakan warga Surabaya. Namun, mayoritas warga binaan sudah memiliki e-KTP.
“Menjelang Pilkada serentak 2018 lalu, kami juga melakukan perekaman e-KTP. Jadi yang belum terekam hanya tinggal sedikit saja,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubag Umum Kepegawaian Dispendukcapil Surabaya Ilyas B mengaku bahwa program ini sesuai dengan instruksi dari Kemendagri. Menurutnya, saat ini di Surabaya tinggal 6% warga saja yang belum melakukan perekaman e-KTP. Jumlah itu tersebar di tempat-tempat khusus seperti UPT Dinsos, Rutan, Lapas, Panti dan Sekolah.
“Kami di Rutan Surabaya sampai seminggu ke depan, selanjutnya akan ke Lapas Surabaya. Targetnya sampai mendekati maksimal 97-98 persen. Dan diprediksi akan selesai tiga bulan ke depan,” pungkasnya. [bed]
