Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat melihat fasilitas dapur logistik penampungan PMI di Asrama Haji , Surabaya, Rabu (5/5). Saat itu juga ada sejumlah PMI yang pulang menuju bangkalan. [Oky abdul sholeh]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Kewaspadaan terhadap kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus ditingkatkan dengan testing berlapis. Tak hanya itu, bagi PMI yang terkonfirmasi positif dengan CT value di bawah 25 maka harus dilakukan sekuensing untuk mengetahui pengurutan genom secara lengkap (wholegenome sequencing).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sejak 28 April hingga 3 Mei lalu jumlah PMI yang telah datang mencapai 4.092 orang. Saat tiba, mereka langsung menjalani karantina dan testing. Dari jumlah itu yang positif sebanyak 35 orang dan saat ini dirawat di RS Darurat Lapangan Indrapura (RSLI). Sebelum 28 April, tercatat ada 22 PMI yang positif sehingga totalnya sebanyak 57 PMI yang positif.
Di antara PMI yang positif tersebut, yang juga dilakukan Pemprov terhadap pasien dengan CT value di bawah 25 ialah sekuensing. Sekuensing tersebut ada yang dilakukan di ITD Unair dan ada juga yang dikirim ke Litbangkes Jakarta. “Hal itu karena pemerintah ingin melakukan langkah antisipasi dan mitigasi kemungkinan adanya varian baru. Tetapi untuk CT di atas 25, tidak diperlukan sekuensing,” ujar Khofifah di sela kunjungannya di Asrama Haji Surabaya, Rabu (5/5).
Khofifah mengatakan, PMI yang datang ada juga berasal dari luar Jatim. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan equil treathmen mulai proses penyiapan kamar, logistik dan layanan kesehatan. “Ini yang ingin kita pastikan untuk tamu kita PMI yang kini sedang isolasi di Asrama Haji bisa pulang dalam keadaan sehat keluarganya juga sehat,” tutur Khofifah.
Ada di antara tamu PMI ini, lanjut Khofifah yang seharusnya diberikan pelayanan di Asrama Haji, karena ada yang terkonfirmasi kanker dan stroke. Tapi karena ingin segera bertemu keluarga mereka memilih pulang.
Kalau kemudian memilih kembali ke daerah asal, maka Dinkes Provinsi akan mengordinasikan dengan Dinkes Kabupaten/ kota supaya layanan kesehatan lanjutan dapat diberikan. “Saya ingin pastikan bagi yang membutuhkan layanan seperti itu di RS Pemprov, maka seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov,” ujar dia.
Sementara itu, PMI yang sudah diizinkan pulang telah dijemput masing-masing kabupaten/kota. Mereka dikawal TNI, Polri dan Dinas Perhubungan untuk memastikan mereka dalam keadaan aman terkawal. Karena di sini, mereka sudah mengikuti swab dan negatif. Tapi SOP swab negatif harus dua kali. Karena itu swab kedua dilakukan kabuapaten kota. “Saya mohon kepada bupati/ wali kota untuk terus dimonitor sampai swab kedua,” ujar dia.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, bagi PMI yang berasal dari luar provinsi seperti Jawa tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan, Sulsel dan Lombok juga harus mendapatkan perhatian khusus.
Bagi yang melakukan perjalanan darat, Dinkes diminta untuk membekali surat keterangan telah diswab negatif. Kemudian dishub juga diminta mengeluarkan surat keterangan karena sudah ada larangan mudik. Supaya perjalanan mereka sampai ke daerah masing-masing dapat terlindungi. ” Untuk negatif dua kali kita menyerahkan ke dinas kabupaten kota atau provinsi di mana mereka berasal,” ujar dia.
Khofifah kembali menegaskan, bahwa PMI ini bukanlah pemudik, tetapi sudah habis masa kontraknya. “Akan berbeda jika PMI habis kontrak dan tetap di negara lain maka akan menjadi over stay,” pungkas Khofifah. [tam]
