Suasana peletakan batu pertama pembangunan SMK Telkom untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.
Tahun Pertama Targetkan Buka Empat Rombel
Sidoarjo, Bhirawa
Rencana pendirian SMK Telkom yang sempat memicu kontroversi akhirnya terealisasi. Sekolah yang beriri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) tersebut bahkan optimis dapat beroperasi mulai tahun ajaran baru 2018/2019 Juli mendatang.
Pihak yayasan mengklaim telah mengantongi izin dari provinsi untuk mendirikan sekolah. Tidak hanya berdiri, SMK yang terletak di Sidoarjo tersebut juga menargetkan dapat beroperasi tahun ini dan menampung peserta didik baru hingga empat rombongan belajar.
Direktur Primary and Secondary Education YPT, Rina Pasaribu mengaku, sekolah tersebut akan membuka jurusan program keahlian teknik telekomunikasi. Dengan asumsi perijinan sudah diterbitkan oleh dinas, pihaknya juga langsung berani menargetkan sebanyak 4 kelas, masing-masing kelas diisi 36 siswa. “Kami berani mempertimbangan hal tersebut, karena secara umum wilayah Sidoarjo dan sekitarnya masih layak,” jelas Rina Pasaribu, , kemarin (30/1).
Lanjutnya, walaupun di Sidoarjo sudah banyak SMK, namun jurusan yang kami terapkan ini di beberapa sekolah di Sidoarjo belum ada jurusan tersebut. “Jadi pertimbangan kami, pertama, program keahlian teknik telekomunikasi belum ada di seluruh SMK Sidoarjo. Kedua, target utama calon siswa adalah limpahan dari SMK Telkom yang di Malang. Kondisinya saat ini sudah banyak menolak calon siswa. “Karena yang sebagian besar peminatnya berasal dari luar Malang dan sekitarnya, termasuk Sidoarjo. Adapun, rasio jumlah yang diterima, jumlah pendaftar, sekitar 1:3,” tegas Rina Pasaribu.
Jadi, SMK Telkom Sidoarjo ini nanti berada di Jalan Raya Pecantingan, Sekardangan, Sidoarjo Kota. “Berdiri di areal lahan 8.000 meter persegi, sekolah ini nanti memiliki 16 kelas dan akan dibuka sementara satu jurusan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang SMK dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Hudiyono mengatakan, jumlah SMK di Sidoarjo secara kuantitas sebenarnya telah cukup banyak dan sudah mencukupi. Namun, kalau dilihat secara kualitas sepertinya masih kurang. Termasuk daerah-daerah terpencil itu juga masih ada. “Di sisi lain kalau menyangkut saol perijinan, saya belum mengetahui, juga belum menerima tembusan. Itu yang berwenang adalah di P2T,” tegas Hudiono. [ach]
