Sosialisasi tanda tangan elektronik dan stempel digital dibuka oleh Asisten III, pejabat Dinas Kominfo Sidoarjo dan narasumber dari BSSN. [alikus/bhiraw]
(Lebih Aman dan Pelayanan Tidak Tertunda)
Sidoarjo, Bhirawa
Di era serba digital, tanda tangan pun saat ini bisa dengan digital. Seperti produk tanda tangan elektronik dan stempel digital, inovasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) UPT dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN), yang Rabu (3/7) kemarin, disosialisasikan Diskominfo Kab Sidoarjo pada OPD di Kabupaten ini di ruang Delta Karya Setda Sidoarjo.
Kepala Diskominfo Kab Sidoarjo, Drs Y. Siswojo MSi, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa tanda tangan elektronik dan stempel digital ini dianggap lebih aman terhindar dari masalah kejahatan penipuan, dibanding dengan tanda tangan elektronik yang hanya dibarcot.
“Juga apabila sampai ada masalah hukum, kita akan mendapat pendampingan hukum dari BSSN. BSSN sebagai tim ahli, akan tahu mana tanda tangan elektronik yang asli dan palsu,” jelas Siswoyo, dalam kesempatan itu.
Adanya inovasi tentang tanda tangan elektronik dari BSSN itu, kata Siswoyo, mengacu pada PP nomor 82 tahun 2012 tentang pemeliharaan sistim transaksi elektronik. Dan mengacu pada undang-undang informasi transaksi elektronik (ITE) pasal 11.
Menurut Siswoyo, Pemkab Sidoarjo berniat akan mengandeng kerja sama dengan BSSN, karena untuk mengantisipasi kejahatan penipuan tanda tangan dan stempel di dunia cyber.
Undangan dari OPD di Kab Sidoarjo menghadiri sosialisasi tanda tangan dan stempel digital, di ruang delta karya Setda Sidoarjo. [alikus/bhirawa].
Menurut Siswoyo, tanda tangan elektronik dan stempel digital, di era milineal ini urgent diterapkan dalam kondisi apapun. Meskipun pejabat sedang tidak di kantor karena sedang tugas dinas luar, namun mereka tetap bisa melakukan tanda tangan dan stempel.
“Sehingga pelayanan pada masyarakat tetap bisa berjalan, meski pejabat pimpinan sedang tidak berada di kantor,” papar pejabat eselon II itu.
Menurut Siswoyo, setelah nanti sudah dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan BSSN, selanjutnya semua OPD di Sidoarjo akan diberikan Bimbingan Teknisnya oleh BSSN.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Sidoarjo, Sri Witarsih SH MH, yang membuka acara itu menyatakan sangat mendukung upaya untuk memudahkan dan memperlancar proses pelayanan publik di Kab Sidoarjo itu.
Menurut Witarsih, keberadaan alat teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan di semua bidang kehidupan. Kata Witarsih, kalau proses adminitrasi lancar, maka akan bisa menunjukkan kualitas Pemerintah.
Sehingga menurutnya, inovasi ini perlu mendapat dukungan semua pihak. OPD di Sidoarjo diharapkan bisa memanfatkannya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan.
“Dengan adanya cara seperti ini bisa mempermudah pekerjaan, kalau memang mudah kenapa harus dipersulit,” katanya.
Menurut Witarsih, minta OPD agar tidak takut berlebihan menggunakan cara ini. Kalau OPD tidak mau menggunakannya, karena takut berlebihan maka akan tidak bisa maju.
“Tapi masalah faktor keamanan harus diperhatikan betul,” pintanya.
Sementara itu, Sandi Prasetyawan SST MAP, Kasi Pelayanan BSE dari BSSN, mengatakan inovasi tersebut sampai saat ini sudah dilakukan di 129 lembaga dan Kementrian dan 14 Provinsi di Indonesia.
“Di Jatim masih 5 Kabupaten,” katanya.
Menurut Sandi, untuk memalsukan tanda tangan saat ini tidak perlu keahlian khusus. Sehingga banyak terjadi kejahatan ini. Termasuk tanda tangan yang lewat scan banyak dipalsukan. Sehingga menurut ia masih perlu banyak pengamanan.
Sandi mengatakan, dengan tanda tangan elektronik dan stempel digital, ada sertikat elektronik yang dikeluarkan dari BSSN. Juga ada pin khusus. Didalamnya berisi antara lain identitas, Tandatada elekttonik, kunci kriptografi/sandi.
“Dengan cara ini tanda tangan elektronik lebih aman, cepat dan mudah,” katanya. (kus/adv)
