Pj Bupati Adriyanto menekankan sinergitas pendamping PKH dengan Pemda dalam penanggulangan Kemiskinan
Sebagai langkah menurunkan angka kemiskinan, perlu adanya sinergitas semua pihak terutama pendamping PKH dengan pemerintah daerah. Dengan adanya komitmen bersama, akan diperoleh solusi dalam pelaksanaan program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Penegasan ini disampaikan Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto dalam rapat koordinasi SDM pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di gedung Angling Dharma Lt. 2 Pemkab Bojonegoro, kemarin (29/11).
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, bahwa tahun 2023 dan 2024, prioritas pemerintah adalah menekan angka kemiskinan. Di Bojonegoro, angka kemiskinan mengalami penurunan tapi masih relatif tinggi dibanding daerah lain khususnya di Jawa Timur.
“Maka butuh komitmen bersama dan persepsi yang sama dari berbagai pihak untuk mencari solusi dalam menekan angka kemiskinan di Bojonegoro,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto menjelaskan, bahwa permasalahan kemiskinan sangat penting untuk segera diatasi. Karena akan berdampak dengan berbagai sektor mulai dari sektor pendidikan, kesehatan bahkan sektor sosial.
“Dengan program pemerintah pusat baik dari Kemensos dan didukung juga oleh program pemerintah daerah Bojonegoro, akan dapat memberikan dampak dalam penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Arwan, mengatakan, pemkab berusaha meningkatkan kinerja SDM PKH Kabupaten Bojonegoro lebih SIP (Santun, Integritas dan Profesional) dan semakin bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro. Yakni dalam membangun keluarga sejahtera, cerdas dan sehat menuju Bojonegoro Produktif.
“Perlu diketahui jumlah SDM PKH per November 2023 sebanyak 214 orang. Dengan rincian Koordinator Kabupaten 3 orang dan Pendamping Sosial 211 orang,” tuturnya.
Untuk jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai berikut dengan total selama 2023 Rp 169,425 miliar.
Selain itu, program lain yang bersinergi dengan PKH adalah Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (PKH Plus) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Sebanyak 3.771 lansia penerima bantuan ini di tahun 2023, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.000.000,- untuk masing masing lansia per tahun, dengan total nominal Rp 1,885 miliar.
Kedua, Program Permakanan Lansia Keluarga Tunggal dan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Kemensos RI.
“Program ini dengan memberi makan bagi lansia dan disabilitas setiap hari untuk 2 x makan dengan pagu Rp 15.000 untuk satu kali makan,” jelasnya.
Hal itu dikelola oleh Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Pihak Kecamatan, dengan rincian Jumlah Lansia penerima sebanyak 2.420 lansia keluarga tunggal dengan jumlah nominal bantuan untuk Tahun 2023 ini Rp 4,885 miliar. Serta jumlah Penyandang Disabilitas penerima sebanyak 254 dengan jumlah nominal bantuan untuk 2023 ini Rp 300,317 juta.
Sedang program lain yaitu Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yang merupakan bantuan modal untuk KPM PKH. Program ini baru pada tahapan verifikasi dan validasi data pada 49 KPM PKH sesuai BNBA dari Kementerian Sosial.
“Serta program ATENSI YaPi (Yatim dan atau Piatu) dengan jumlah penerima 468 anak dengan total nilai bantuan Rp 280,800 juta atau Rp 600.000 per anak,” imbuhnya. [bas.gat]
