Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika
DPRD Jatim, Bhirawa
Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro Sidoarjo terus merugi selama beroperasi. Bahkan, muncul wacana dan desakan agar Puspa Agro tak lagi di bawah PT Jatim Graha Utama (JGU) yang selama ini menaungi unit usaha milik Pemrpov Jatim itu.
Pasalnya, sejak dioperasikan sampai saat ini, profit yang dihasilkan PT JGU masih sangat minim, termasuk Puspa Agro.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika kepada Bhirawa, Rabu (23/6). Menurut dia, situasi itu bertolak belakang dengan alokasi dana yang disuntikkan APBD ke PT JGU.
“Puspa Agro tidak memberi kontribusi dan profit yang memadai. Bahkan, tahun 2020 kemarin merugi sekitar Rp1 miliar,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga membeberkan bahwa fungsi pasar induk belum berjalan dengan optimal. Padahal, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
“Dalam hearing di Puspa Agro, saya merekomendasikan agar Jatim memiliki BUMD yang fokus dalam hal pangan, dan agar puspa agro dilepas (spin off, red) dari PT JGU,” tegas Yudha yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jatim ini.
Tujuannya, lanjut Yudha, agar bisa fokus dalam hal perdagangan bahan pangan. Disamping itu, luwes dalam kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan pangan, swalayan, pasar-pasar tradisional milik pemkab. “Bahkan bisa berinovasi lebih cepat agar bisa memberi kontribusi pada PAD Jawa Timur,” terangnya.
Pihaknya juga menjelaskan Puspa Agro dan PT JGU secara core bisnis berbeda. Puspa Agro bergerak di bidang bisnis pertanian dan agrokulutra, termasuk sayur mayur dan buah. Sedangkan JGU bergerak di bidang properti.
“Kami mendesak agar Puspa Agro menjadi BUMD saja. Lebih leluasa mengembangkan usahanya. Tak lagi menjadi anak perusahaan PT JGU. Tak ada lagi alasan PT JGU terbebani Puspa Agro,” pungkas Yudha. [geh]
