Mulyawan. [alikus/bhirawa]
Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM, peringkat ketiga di Provinsi Jawa Timur, dari Menkumham.
Pada tahun 2021 mendatang, Bakesbangpol Kab Sidoarjo sebagai OPD Koordinatornya, akan menargetkan supaya bisa meraih peringkat pertama.
“Tiap tahun, kami selalu mendapat penghargaan ini, maka pada tahun 2021 mendatang, kami sangat termotivasi untuk menjadi peringkat yang pertama,” komentar Kepala Bakesbangpol Kab Sidoarjo, Drs Mulyawan SiP, MM,Selasa (15/12) kemarin.
Dikatakan Mulyawan, kondisi Kab Sidoarjo yang termasuk wilayah urban, sebenarnya sangat rawan masalah HAM. Namun demikian, semua masalah yang terjadi masih bisa diselesaikan.
Penduduk Kab Sidoarjo menurut Mulyawan, kurang lebih mencapau 2.2 juta. Ditambah banyaknya kaum urban, maka tentu saja akhirnya lebih dari 2.2 juta jiwa.
Dalam pemenuhan masalah HAM di Kab Sidoarjo, Bakesbangpol Sidoarjo bekerja sama dengan 19 OPD di Kab Sidoarjo. Misalnya Dinkes soal pemenuhan masalah kesehatan, Dikbud soal pendidikan, masalah lingkungan dengan DLHK, dan masih banyak lagi.
Masalah HAM di Sidoarjo yang dianggap besar, seperti penyelesaian korban lumpur Lapindo. Maupun penanganan wabah Covid-19. Menurut Mulyawan, penyelesaian yang berdampak pada HAM itu, masih bisa terselesaikan.
“Sekecil apapun masalah yang berdampak pada HAM warga, tetap kami perhatikan dan ada upaya penyelesaiannya, tidak kami biarkan,” paparnya.
Menjadi wilayah urban, mwnurut Mulyawan, juga sensitip muncul gesekan yang bisa mengarah pada persoalan HAM. Namun, ia bersyukur hingga saat ini, 18 etnis yang tercatat berada di wilayah Sidoarjo, tidak sampai terjadi gesekan.
Karena secara berkala, menurut Mulyawan, ada forum yang menjembatani untuk saling berkomunikasi dan silahturahmi. Namanya, forum pembauran kebangsaan (FPK).
“Yang tercacat 18 etnis. Dimungkinkan bisa lebih dari itu,” kata Mulyawan.
Wilayah Kab Sidoarjo, kata Mulyawan, sangat menarik bagi kaum urban, dikarenakan di daerah yang berbatasan dengan Kota Surabaya ini, termasuk daerah industri. Banyak perusahaan yang berdiri di Sidoarjo. Selain itu, di Kab Sidoarjo juga banyak berdiri perumahan-perumahan.
Penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM, Senin, 14 Desember, kemarin, telah diterima oleh PJ Bupati Sidoarjo, Hudiyono dari MenkumHAM, yang diserahkan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parwansa, di Kantor Kanwil KemenkumHAM jalan Kayon, Surabaya. (kus)
