Sukaji bersama Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, sebelum menyampaikan pernyataan pers, Senin (22/6).
Selama tiga bulan terakhir penanganan virus Covid-19 di Tulungagung sudah menghabiskan anggaran Rp 32 miliar dari Rp 158 miliar dana yang saat ini sudah masuk di biaya tidak terduga (BTT) APBD Kabupaten Tulungagung.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Senin (22/6) siang. “Sampai sekarang dana yang terserap untuk penanganan virus Covid-19 sebesar Rp 32 miliar,” ujarnya.
Menurut Sukaji, dana tersebut berasal dari anggaran BTT yang saat ini sudah mencapai Rp 158 miliar. Sementara dana APBD Kabupaten Tulungagung yang direfokusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 502 miliar. “Dana yang direfokusing untuk penanganan Covid-19 itu besarannya 60 persen dari APBD Kabupaten Tulungagung,” terangnya.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung ini selanjutnya menandaskan anggaran BTT tidak hanya digunakan untuk keperluan medis dalam penanganan virus Covid-19, tetapi juga untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
“Yang terbanyak untuk alokasi anggarannya sejauh ini adalah untuk keperluan medis. Perbandingannya dengan non medis antara 60 persen dan 40 persen,” paparnya.
Sukaji juga membeberkan untuk bantuan sosial dalam jaring pengaman sosial Pemkab Tulungagung masih ada tanggungan. Rencananya baru pada minggu depan bantuan sosial itu dapat dicairkan.
“Bansos yang menjadi tanggungan Pemkab Tulungagung sekitar 46 ribu KK (kepala keluarga). Pencairannya masih menunggu verifikasi. Kemungkinan baru minggu depan bisa cair bersamaan dengan bantuan sosial dari provinsi,” paparnya lagi.
Selain itu, bansos dari provinsi yang akan dihentikan pada tiga bulan kedepan juga akan menjadi tanggungan Pemkab Tulungagung. “Ada 20 ribu KK. Perbulannya Rp 200 ribuan. Jadi seluruhnya nanti tanggungan Pemkab Tulungagung menjadi 66 ribu KK,” terangnya.
Sukaji menandaskan dengan rencana pencairan bansos tersebut otomatis penyerapan anggaran akan bertambah besar. Bahkan saat ini juga sudah masuk pengajuan untuk belanja sarana dan prasarana medis.
Soal transparansi anggaran untuk Covid-19, Sukaji menyatakan sudah jelas transparan. Ia menyebut penyampaian soal anggaran Covid-19 pada wartawan merupakan salah satu dari bentuk transparansi tersebut.
“Selama ini pembiayaan untuk Covid-19 mendadak dan di luar perencanaan. Apalagi sudah diwanti-wanti presiden dan pimpinan KPK jangan sampai ada penyelewengan, karena hukumannya sangat berat. Kami sendiri berhati-hati tidak sembrono,” jelasnya. (wed)
